“Kalau Negara tidak Ikhlas Menerima Rakyat Papua sebagai Warga Negaranya, Maka Berikan Referendum Itu kepada Rakyat Papua”
MANADO – Berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negeri Papua diduga dilakukan aparat TNI dan kepolisian. Buntutnya, masyarakat Papua menuntut dilakukan referendum ulang untuk menentukan nasib mereka sendiri. Terakhir, dua hari lalu ratusan mahasiswa dan masyarakat Papua melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sulut mendesak pemerintah pusat menutup pengoperasian perusahaan pertambangan PT Freeport, serta penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM.
Hal ini mendapat tanggapan serius anggota deprov Benny Rhamdani. Menurutnya, tuntutan masyarakat Papua tersebut adalah wajar dan sangat manusiawi, karena selama ini negeri Cendrawasih ini seperti terpinggirkan, serta eksplorasi kekayaan alam belum memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua.
“Kalau negara tidak ikhlas menerima rakyat Papua sebagai warga negaranya, kalau negara tidak sungguh-sungguh melayani rakyat Papua sebagai bagian negaranya, maka berikan referendum itu kepada rakyat Papua dan biarkan rakyat Papua memilih hasrat politiknya dengan caranya sendiri,” tukas Rhamdani.
Rhamdani menguraikan sejarah pengoperasian PT Freeport dari Amerika Serikat dimulai sejak tahun 1967 dengan kontrak karya 75 tahun. “Hingga saat ini mereka (PT Freeport) telah 44 tahun beroperasi, berarti masih ada 31 tahun lagi Freeport akan mengeruk kekayaan alam milik rakyat Papua. Sejauh ini yang diuntungkan hanya Amerika dan pemerintah Jakarta, sementara rakyat Papua masih menderita,” tambahnya.
Referendum juga menurut legislator vokal ini bukanlah hal yang tabu karena sebelumnya pernah dilakukan oleh Presiden B.J Habibie. “Jika referendum dianggap melanggar hukum, maka tangkap dulu Presiden Habibie yang memberikan referendum kepada rakyat Timor Timur,” tukasnya lagi.
Baginya tidak ada jalan lain bagi pemerintahan SBY-Boediono untuk memberikan perhatian serius bagi kesejahteraan rakyat Papua yang hingga kini masih terabaikan, bahkan pelanggaran HAM berupa penembakan serta pembunuhan masih sering terjadi. “Kesejahteraan rakyat Papua adalah harga mati jika kita tidak ingin kehilangan mereka. Kebijakan politik dan ekonomi nasional harus bisa menjamin kesejahteraan serta keamanan di negeri Cendrawasih ini,” pungkas Rhamdani. (jry)
Mantap…kalo lihat fotonya Benny Ramdhani cocok jadi duta Besar negara papua….
Terimah kasih kepada Pemerintah Sulut, Serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulut. yang telah berpartisipasi mengangkat Suara bagi kami Rakyat Papua, Dukungan dari Pemerintah Sulut sangat berharga ..
Papua adalah suku bangsa Negroid Melanesia sedangkan Indonesia adalah Melayu Austronesia, Sampai kapanpun Rakyat Papua tidak akan pernah merasakan Kemerdekaan dalam NKRI… Pemerintah NKRI telah gagal membangun kepercayaan rakyat Papua selama 50 Tahun… Akan sangat memalukan semua orang Indonesia, kalau pada akhirnya Indonesia akan ditekan dunia internasional agar Indonesia keluar dari Papua, dan dicatat dalam sejarah dunia dan sejarah Papua bahwa Indonesia adalah “Penjajah yang lebih jahat daripada Belanda” di Tanah Papua…
Sebagai alumni dari UKI Tomohon Sulawesi Utara, saya sangat salut dan memberi apresiasi serta penghargaan yang tulus buat bung Rhamdani Anggota dan DPRD SULUT atas perhatian yang diberikan erhadap Tuntutan Referendum Papua…
Akar masalah Papua hari ini, adalah Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa Papua yang pernah merdeka 19 Oktober 1961… Papua adalah suku bangsa Negroid Melanesia sedangkan Indonesia adalah Melayu Austronesia, Sampai kapanpun Rakyat Papua tidak akan pernah merasakan Kemerdekaan dalam NKRI… Pemerintah NKRI telah gagal membangun kepercayaan rakyat Papua selama 50 Tahun… Akan sangat memalukan semua orang Indonesia, kalau pada akhir Papua akan ditekan dunia internasional agar keluar dari Papua, dan dicatat dalam sejarah dunia dan sejarah Papua bahwa Indonesia Penjajah yang lebih jahat daripada Belanda di Tanah Papua…
Bpk. Benny sudah mengerti tentang sepak terjang integrasi Papua ke NKRI serta juga memahami Rancangan Tuhan atas Tanah Papua seperti apa yg tertulis pada link di bawah ini:
http://oppb.webs.com/apps/blog/entries/show/10236659-papua-gerbang-emas-timur-
Multikompleks isu utk Papua.. Dan memang 60% Masyarakat Papua masih hidup di saman batu….. Saya dukung utk perubahan di Papua. Referendum belum tentu membuat perubahan positive di Papua. Dengan saya bekerja di 22 Kabupaten Kota di Papua dan Papua Barat, saya tidak optimis bahwa Referendum adalah kebutuhan orang Papua saat ini. Mungkin torang orang Manado bisa kase sesuatu yang positive kepada Kaka dan Ade, serta Mama Mama dan Pace Pace di Papua….. Tingkatkan dulu kualitas Sumber Daya Manusia Papua, seperti yang guru-guru serta Misionary lakukan di Tanah Papua…. mereka sudah ada sistem pemerintahan adat, sekarang sistem pemerintahan modern buat mereka bingung, apalagi ada kepentingan utk mengeruk seluruh kekayaan alam Papua….. Mari kita berdoa bersama utk Papua Baru.
kita lia2 ini orang rupa somo stres sandiri noh…
terima kasih atas dukungan anda. dari pihak derita