Senator Sulut Benny Rhamdani Usai Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah di Hotel Sintesa Peninsula, Kamis 17/9/2015 (Foto BeritaManado.Com)
Manado – Keberadaan daerah perbatasan yang dilindungi undang-undang tapi dibiarkan oleh pemerintah.
Menurut anggota DPD-RI, Benny Rhamdani, perhatian daerah perbatasan harus dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur serta jaminan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan.
“Juga Undang-undang Desa tujuannya membangun desa tapi jika tidak di packing dengan baik banyak akan masuk penjara,” ujar Rhamdani dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah dalam rangka Konsolidasi Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Utara dengan pemangku kepentingan Provinsi Sulawesi Utara untuk percepatan pembangunan daerah berlangsung di Hotel Sintesa Peninsula, Kamis (17/9/2015).
Hal lain dijawab Rhamdani adalah masalah Pilkada: politik uang, pembiayaan pilkada oleh negara.
“Semangatnya agar calon terpilih tidak mengejar break event point dan tidak korupsi jika memimpin,” tukas Rhamdani pada rapat sinkronisasi yang dihadiri Wakil Ketua DPD, Prof. Dr. Farouk Muhamad, senator Fabian Sarundajang, Wakil gubernur Djouhari Kansil, jajaran SKPD Pemprov, FKPD dan tokoh-tokoh masyarakat. (jerrypalohoon)
