Yakni sekitar 23%.
Pemprov Sulut sangat memahami itu, sehingga memfasilitasi dan memotivasi warga yang diberhentikan dari pekerjaan untuk ‘pegang tanah’.
Mereka yang di-PHK, diajak bertani.
Pastinya, pemerintah menyediakan bibit, pupuk, hingga membuka infrastruktur jalan di kantong-kantong produksi.
“Hasil perkebunan warga ini kemudian dikirim ke Sulawesi Tengah, Papua dan provinsi tetangga lainnya,” jelas Olly.
Hebatnya, Pemprov tetap memberikan insentif bagi petani yang gagal panen.
“Terlebih bagi yang baru belajar bertani, kita daftarkan ke asuransi. Jadi tidak ada keraguan,” katanya.
Bagi Olly, komitmen penanganan Covid-19 adalah mutlak.
Makanya, semua kebijakan pendukung dilakukan.
Disiplin bermasker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan selalu intens disosialisasikan.
Masyarakat pun teredukasi, sehingga kebiasaan bermasker menjadi gaya hidup baru.
Aktifitas publik di Sulut terpantau ketat dengan prokes.
Warga yang datang ke pusat perbelanjaan modern, tradisional hingga pertemuan tertentu tidak pernah lupa memakai masker.
Bahkan Sulut termasuk wilayah memuaskan dalam progres vaksinasi dengan capaian 70%.
“Bagi kami, kesehatan warga itu utama. Jika masyarakatnya sehat, maka ekonomi di daerah itu pasti bagus,” tegas Olly.
(Alfrits Semen)
