Bitung, BeritaManado.com – Pemerintahan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung terpilih, Maurits Mantiri-Hengky Honandar dikabarkan mewarisi utang senilai Rp 31 miliar.
Dari informasi, utang warisan itu berasal dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD seperti utang pihak ketiga atau rekanan serta utang kepada pegawai yakni realisasi hak keuangan yang belum terbayarkan hingga kini.
Informasi dari salah satu sumber di internal Pemkot Bitung menyampaikan, utang itu tercantum dalam laporan keuangan tahun anggaran 2020 dan pihak BPK juga mendapati hal itu saat pemeriksaan.
Menurut sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan besaran utang ke pegawai tidak terlalu besar. Masih kalah jauh jika dibandingkan dengan besaran utang ke rekanan.
“Utang ke pihak tersebut lebih dari separuh total utang karena menyangkut pelaksanaan proyek,” katanya.
Soal jumlah keseluruhan utang, dirinya mengaku tidak ingat secara rinci namun ia mengaku kurang lebih di angka Rp31 miliar lebih.
“Pokoknya yang paling besar ada di Dinas Pendidikan. Itu menyangkut pengerjaan proyek di beberapa sekolah yang sampai sekarang belum terbayar semua. Malah ada yang dari tahun 2019 belum dibayar sampai sekarang,” katanya.
Menariknya kata dia, utang itu sendiri sebenarnya sengaja “disimpan” dengan harapan akan dibayar secara pelan-pelan oleh pemerintah yang baru.
“Pimpinan selalu mewanti-wanti jangan sampai utang ini diketahui pemerintahan yang baru apalagi sampai bocor ke publik. Tapi syukur baru-baru ini BPK mengetahuinya,” katanya.
Informasi itu tak ditampik Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bitung, Riano Senduk yang dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu (17/03/2021).
“Tapi angkanya tidak hafal, harus tanya dulu ke Kabid Akuntansi,” kata Riano.
Riano belum memberi penjelasan perihal utang dan hanya menegaskan bahwa Pemkot Bitung harus melakukan pembayaran yang menurutnya sebagai kewajiban sehingga harus dipenuhi.
Dirinya juga mengakui utang itu akan jadi tanggung jawab pimpinan baru yakni Maurits-Hengky serta hal itu lumrah dan kerap terjadi di daerah lain. Alasannya, untuk penyelesaian Pemkot Bitung harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan.
“Karena tidak boleh sembarang. Anggarannya harus ada dulu baru diselesaikan. Kalau kemampuan keuangan tidak mendukung tentu belum bisa,” katanya.
Pembayaran utang puluhan miliar itu diakuinya jadi perhatian. Saat ini kata dia, Pemkot Bitung tengah menunggu tambahan anggaran untuk menindaklanjuti kewajiban dimaksud. Salah satunya pencairan Dana Bagi Hasil yang memang belum terealisasi.
“Jadi tunggu saja, pasti kita selesaikan semua,” katanya.
(abinenobm)