Bitung, Beritamanado.com – Anggota DPRD Kota Bitung diminta ikut bertanggungjawab atas pembayaran lahan Stadion Duasudara di Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari yang dilakukan Pemkot Bitung.
Menurut salah satu pemerhati pemerintahan Kota Bitung, Royke JF Tangkudung, anggota DPRD tidak terpisahkan dari keputusan Pemkot membayar lahan Stadion Duasudara karena menggunakan anggaran APBD.
“Jadi anggota DPRD jangan cuci tangan dengan pembayaran lahan Stadion Duasudara. Mereka juga harus ikut bertanggungjawab karena lahan itu dibayar menggunakan uang rakyat, APBD,” kata Royke saat menghubung Beritamanado.com, Sabtu (27/06/2020).
Royke mengaku heran jika ada anggota DPRD mengaku tidak tahu menahu soal anggaran pembayaran lahan Stadion Duasudara di APBD.
Karena menurutnya, semua mata anggaran yang tertata dalam APBD telah melalui tahap pembahasan antara eksekutif dalam hal ini Pemkot dengan legislatif yakni DPRD.
“Kalau memang di mata anggaran hanya disebutnya pengadaan lahan prasarana olahraga, harusnya jelas. Lahan dimana, berapa luas dan sarana olahraga seperti apa yang akan dibangun menggunakan uang rakyat,” katanya.
Contohnya kata dia, di PUPR yang mencantumkan mata anggaran pembuatan jalan itu jelas terperinci mulai dari lokasi jalan, panjang berapa hingga kualitas jalan yang akan dibangun.
“Nah, jika mata anggaran pengadaan lahan prasarana olahraga ini tidak jelas, lalu kenapa sampai diketuk disahkan masuk dalam APBD. Harasnya, jika memang ada mata anggaran tidak jelas peruntukannya, anggota DPRD harus berani menolak dari awal. Bukan nanti ribut disaat sudah direalisasikan,” katanya.
Dirinya juga menilai, selama ini anggota DPRD tidak menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Contohnya, soal mengawal uang rakyat yang tidak jelas peruntukannya tapi tetap saja diloloskan dan “tutup mata”.
“Jadi saya simpulkan, 30 anggota DPRD Kota Bitung ikut terlibat dalam pembayaran lahan Stadion Duasudara karena mereka yang mengsahkan walaupun realisasinya tidak sesuai dengan mata anggaran yang tercantum di APBD 2020,” katanya.
Ia juga meminta anggota DPRD berhenti membuat gaduh di media soal pembayaran lahan Stadion Duasudara karena menurutnya ada langkah lain yang bisa ditempuh sesuai tupoksi DPRD.
“Kalau seandainya yang dilaksanakan eksekutif tidak sesuai dengnlan apa yang dibahas, kan ada mekanismenya contoh panggil hearing untuk klarifikasi apabila ditemui ada penyimpangan kemudian lanjutkan dengan rekomendasi kepada pihak terkait,” katanya.
(abinenobm)