Bitung, BeritaManado.com – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Barisan Bitung Melawan (BBM) mencari keberadaan anggota DPRD Kota Bitung saat menggelar aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Jumat (9/9/2022).
Aksi itu digelar di Kantor DPRD Kota Bitung dan hanya diterima satu anggota DPRD yakni Ketua Komisi III, Ramlan Ifran.
“Rekan-rekan, kita tahu bersama ada 30 orang perwakilan kita di DPRD. Tapi hari ini disaat rakyat membutuhkan dukungan terkait kenaikan harga BBM, yang ada hanya satu orang. Kemana yang lainnya?,” kata salah satu pendemo menggunakan pengeras suara.
“Disaat mereka membutuhkan suara untuk duduk di DPRD, mereka begitu manis mendekati kita. Tapi hari ini disaat rakyat butuh suara mereka untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM, malah menghilang,” lanjutnya.
Pendemo pun mengingatkan agar di Pemilu 2024 nanti, masyarakat Kota Bitung lebih selektif untuk memberikan dukungan kepada figur-figur yang datang mendekati agar terpilih sebagai anggota DPRD.
“Anggota DPRD adalah penyambung lidah rakyat, tapi hari ini mereka menghilang disaat rakyat sementara berjuang akibat dampak kenaikan harga BBM,” katanya.
Selain mencari anggota DPRD, para pendemo juga meminta agar pemerintah daerah, DPRD dan aparat kepolisian memberantas mafia BBM di Kota Bitung. Pendemo menilai, praktek pembelian BBM subsidi di SPBU kemudian dijual dengan harga industri sudah menjadi rahasia umum.
Menanggapi apa yang disampaikan para pendemo, Ramlan menyampaikan permohonan maaf karena hanya dirinya yang hadir untuk menerima aksi Aliansi BBM terkait kenaikan harga BBM.
“Atas nama pribadi dan lembaga DPRD, saya memohon maaf karena rekan-rekan yang lain sementara menjalankan tugas di luar kantor sehingga tidak bisa bersama-sama menemui adik-adik mahasiswa,” kata Ramlan.
Namun, kata kader Partai NasDem ini, apa yang menjadi tuntutan Aliansi BBM tetap akan diterukan ke pimpinan DPRD serta pihak-pihak lain yang menjadi tujuan tuntutan.
“Terkait mafia BBM, saya setuju dan mendukung untuk diberantas. Karena memang sangat merugikan dan menjadi biang hingga program BBM subsidi dicabut,” katanya.
Bahkan kata dia, fenomena mafia BBM di Kota Bitung sudah disampaikan langsung saat dirinya menggelar pertemuan di Polda Sulut dipimpin Karo Ops, Kombes RW Wirawan.
“Ke pihak Pertamina yang juga ikut dalam pertemuan itu, saya sampaikan agar antrian di tiap SPBU segera diurai karena sampai hari ini antrian kendaraan di SPBU Kota Bitung tetap terjadi, padahal harga sudah naik,” katanya.
(abinenobm)