Bitung – Klaim Wali Kota Bitung, Max Lomban soal empat perusahaan yang tutup akibat dampak moratorium perikanan dibantah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nilanto Perbowo.
Seperti dikutip dari news.kkp.go.id, Nilanto menyatakan klaim itu tidak mendasar karena berdasarkan data Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) KKP, dari tujuh perusahaan perusahaan perikanan di Kota Bitung, sampai saat ini hanya ada satu yang tidak beroperasi, yaitu PT RD Pacific.
“Keenam Unit Pengolahan Ikan Kaleng di Kota Bitung yang masih beroperasi adalah PT Sinar Pure Food, PT Samudera Mandiri Sentosa, PT Delta Pasifik Indo Tuna, PT Deho, PT Carvina dan PT International Alliance Food,” kata Nilanto beberapa waktu lalu di Jakarta.
Nilanto memaparkan fakta lainnya soal industry perikanan Kota Bitung yang menunjukkan enam Unit Pengolahan Ikan (UPI) baru yang sudah bersertifikat Hazard Analytical Control Point (HACCP).
Itu menunjukkan bahwa wilayah Kota Bitung masih memiliki daya tarik bagi pengembangan industri pengolahan ikan di Indonesia.
“Kinerja ketujuh perusahaan tersebut juga terkonfirmasi dari data lalu lintas ikan yang tercatat oleh Balai KIPM Manado,” katanya.
Berdasarkan data Balai KIPM Manado tahun 2018, kata dia, terlihat bahwa kinerja ekspor dari tujuh perusahaan tersebut tahun 2017 mencapai 18.082 Ton atau meningkat sebesar 35,38 % dibandingkan tahun 2016.
“Sementara itu volume ekspor ketujuh perusahaan tersebut per November 2018 sudah mencapai 11.808 ton,” katanya.
Fakta lainnya kata dia, laporan Southeast Asia Canned Tuna Ranking 2018 yang dirilis Greenpeace beberapa waktu yang lalu juga menyebutkan bahwa tiga perusahaan ikan kaleng di Indonesia memiliki nilai “hijau” atau baik dan empat lainnya mengantongi warna “kuning” atau dinilai cukup baik.
Hal itu menempatkan Indonesia di ranking pertama di Asia Tenggara yang menerapkan prinsip-prinsip ketelusuran dan keberlanjutan dalam penangkapan dan pengolahan tuna.
“Dan yang menarik adalah tiga perusahaan Indonesia yang mendapat nilai ‘hijau’ itu merupakan perusahaan pengalengan ikan di Kota Bitung yakni PT International Alliance Foods, PT Samudra Mandiri Sentosa dan PT Sinar Pure Foods Internasional, yang disebut-sebut tutup,” katanya.
Laporan Greenpeace itu sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan perikanan Indonesia saat ini sudah mengarah kepada yang lebih baik.
“Maka dari berbagai data serta fakta itu, dapat disimpulkan pernyataan terkait ditutupnya empat dari tujuh pabrik ikan di Kota Bitung seperti yang diberitakan tidak benar,” katanya.
Pernyataan Nilanto itu diperkuat BOD Direksi PT Delta Pasific Indo Tuna, Abdul Khalid yang mengatakan, perusahaannya sampai saat ini masih beroperasi sekitar 50 ton per hari.
“Jadi informasi yang disampaikan di sejumlah media terkait tutupnya empat pabrik ikan di Kota Bitung termasuk PT Delta tidak benar” kata Abdul.
Khalid mengatakan, memang PT Delta pernah tidak beroperasi beberapa bulan, tapi itu bukan karena kekurangan bahan baku, akan tetapi disebabkan masalah manajemen internal perusahaan.
Sementara itu, Wali Kota Bitung, Max Lomban dalam setiap kesempatan selalu menyatakan dampak moratorium perikanan mengakibatkan industri perikanan Kota Bitung lesu hingga mengakibatkan sejumlah perusahaan tutup dan PHK missal.
Dan, Kamis (06/12/2018) pernyataan itu kembali disampaikan Wali Kota saat menjadi salah satu narasumber pada Fokus Group Discussion (FGD) yang diselengarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia bekerjasama dengan Bappenas dan Sekolah Bisnis IPB dengan tema “Tinjauan Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Pembangunan Yang Mensejahterakan”.
Dalam FGD, Wali kota memaparkan kondisi perikanan di Kota Bitung saat ini, dimana industri pengolahan ikan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir karena kurangnya pasokan bahan baku ikan.
“Hal ini terjadi sejak diberlakukannya moratorium Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahu 2014,” kata Wali kota.
“Dari tujuh perusahaan industri pengalengan ikan besar di Kota Bitung, saat ini tinggal tiga perusahaaan saja yang masih beroperasi,” katanya.
(abinenobm)
