Penulis: Mega Anggawirya Zas | Manado
Keberangkatan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus ke Israel mendapat tanggapan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Yendry Amrain.
Yendry menilai, perjalanan Gubernur Yulius ke Israel tidak perlu dipersoalkan sepanjang telah mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan seluruh biaya perjalanan menggunakan dana pribadi.
“Selama itu memiliki izin dari Mendagri dan menggunakan dana pribadi, apalagi beliau melaksanakan ibadah, tidak masalah,” ujar Yendry Amrain.
Pernyataan Yendry ini memberikan pandangan tersendiri di tengah perhatian publik terhadap perjalanan orang nomor satu di Sulut tersebut ke Israel.
Bagi personel Komisi III DPRD Kota Manado ini menilai, aspek perizinan dan sumber pembiayaan menjadi hal penting dalam melihat persoalan perjalanan seorang kepala daerah ke luar negeri.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut Denny Mangala, telah memberikan penjelasan terkait perjalanan Gubernur Yulius bersama keluarga ke Israel.
Denny menegaskan, perjalanan tersebut merupakan agenda keluarga sekaligus perjalanan rohani yang telah direncanakan sejak lama, bukan perjalanan dinas ataupun agenda pemerintahan.
“Perjalanan rohani ini sudah direncanakan sejak lama. Ini merupakan perjalanan keluarga, bukan dalam rangka kerja. Seluruh pembiayaan menggunakan dana pribadi, bukan APBD,” jelas Denny.
Ia juga memastikan keberangkatan Gubernur Yulius telah mengantongi izin resmi dari Mendagri sesuai prosedur yang berlaku bagi kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri.
Tidak hanya Gubernur, Denny turut menjelaskan bahwa sejumlah kepala perangkat daerah yang ikut dalam perjalanan tersebut juga menggunakan biaya pribadi.
Untuk memastikan tugas pemerintahan tetap berjalan, masing-masing perangkat daerah telah mengatur penunjukan Pelaksana Harian (Plh) sesuai kebutuhan.
Denny juga memastikan Gubernur Yulius tetap memantau perkembangan pemerintahan dan memberikan arahan kepada jajaran perangkat daerah meskipun sedang berada di luar negeri.
“Walaupun berada di luar negeri, Gubernur tetap memonitor dan memberikan arahan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Pemprov Sulut pun memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal selama Gubernur berada di luar negeri.
