Bitung, BeritaManado.com – Karut-marut industri perikanan Kota Bitung menjadi topik pembahasan diskusi publik Info Kota Bitung beberapa waktu lalu.
Diskusi itu digelar di Ewaco Cafe Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir dihadiri sejumlah pelaku industri perikanan, politisi dan pemangku kebijakan dengan topik Kembalikan Kejayaan Perikanan di Kota Bitung.
Dalam diskusi yang diarahkan Arham Licin itu, masalah regulasi hingga fasilitas penunjang perikanan menjadi pembahasan alot.
Salah satu peserta, yakni Randito Maringka lebih menyoroti fasilitas perikanan yang menurutnya tidak sejalan dengan semangat pelaku perikanan mengembalikan kejayaan industri perikanan Kota Bitung.
Menurut pelaku usaha perikanan ini, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kota Bitung, merupakan salah satu pelabuhan strategis di Indonesia Timur serta sebagai HUB Port, karena diapit dua Zona, yakni Zona 1 dan Zona 3.
Tapi sayangnya, kata Randito, PPS Kota Bitung tidak masuk sebagai pangkalan bongkar, kendati secara statistik PPS Kota Bitung salah satu terbesar berskala internasional dan memiliki kapal nelayan terbanyak serta hampir 85% armada kapal milik dari pengusaha lokal atau pemilik warga Kota Bitung.
“Kami harap, ini menjadi pertimbangan dari pemangku kepentingan serta dibutuhkan kerja kolaborasi, agar cita-cita kita bersama ingin membangkitkan kejayaan perikanan di Kota Bitung dapat terwujud,” kata Randito.
Terkait regulasi, anggota DPRD Kota Bitung ini menyatakan tidak ingin terlalu banyak membahasnya karena dampaknya terhadap industri perikanan sangat menyakitkan.
“Sektor perikanan Kota Bitung, merupakan salah satu pemasukan devisa paling tinggi di Indonesia Timur kala itu, kemudian munculnya regulasi, salah satunya PP Nomor: 11 2023 Pasal 18 yang tidak berpihak ke pelaku usaha perikanan karena terkesan membatasi ruang gerak,” katanya.
“Bicara regulasi, biarlah itu menjadi wewenang Kementerian Kelautan Perikanan dan mau tidak mau, kami sebagai pelaku usaha hanya bisa mengikuti,” sambungnya.
Selain Randito, hadir juga dalam diskusi itu, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fabian Kaloh, Anggota DPRD Kota Bitung, Superman Boy Gumolung, perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bitung, Sadat Minabari, pelaku usaha perikanan serta Ketua UPI Kota Bitung, Basmi Said.
(abinenobm)