Kader PDIP diminta mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, memperkuat kedaulatan nasional, dan mewujudkan keadilan sosial, sembari tetap mengoreksi kebijakan yang dianggap menyimpang dari amanat Pancasila dan UUD 1945.
“Bagi PDI Perjuangan, menjadi partai penyeimbang bukanlah pilihan taktis yang ditentukan oleh konfigurasi kekuasaan sesaat. Posisi tersebut merupakan konsekuensi ideologis dari jati diri PDI Perjuangan sebagai partai pelopor yang berwatak kerakyatan, nasionalis, dan berkehendak menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian penegasan Megawati dalam surat edaran yang ditandatanganinya tersebut.
Sikap yang dipertegas lewat surat edaran ini menjadi penanda bahwa PDIP tetap teguh pada garis ideologisnya di tengah dinamika politik nasional terkini.
Berita Terkait
