Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan sikap ideologis partainya lewat sebuah surat edaran internal.
Dalam surat tersebut, PDIP dinyatakan tetap berada pada posisi sebagai partai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan presidensial Indonesia.
Surat bernomor 1275/IN/DPP/VII/2026 yang bertanggal 1 Juli 2026 itu disebarkan kepada seluruh kader partai serta anggota legislatif PDIP di seluruh Indonesia.
Isinya menjadi pengingat penting soal arah politik partai berlambang banteng moncong putih ini.
Lewat surat itu, Megawati mengingatkan bahaya pemusatan kekuasaan yang bisa mengikis mekanisme checks and balances dalam demokrasi.
PDIP Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang
Megawati menuliskan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan sebagai fondasi demokrasi yang sehat.
“Demokrasi yang sehat justru memerlukan keseimbangan kekuasaan, penghormatan terhadap supremasi konstitusi, serta keberanian moral untuk menyampaikan kritik dan koreksi demi keselamatan bangsa dan negara. Tanpa adanya kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan daya korektifnya,” tulis Megawati dalam surat edaran tersebut.
Ia juga menggarisbawahi bahwa UUD 1945 sama sekali tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi sebagai lembaga formal, berbeda dengan sistem parlementer yang lazim mengenal pembagian tersebut.
Menurut penjelasan Megawati yang merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.
Dengan begitu, jalannya pemerintahan tidak tergantung pada dukungan mayoritas kursi di parlemen.
Atas dasar itu, Megawati menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap pemerintah adalah amanat konstitusi yang wajib dijalankan setiap anggota DPR, tak terkecuali Fraksi PDIP, sesuai dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.
Ketua Umum DPP PDIP Rujuk Sejarah dan Pemikiran Ilmuwan Politik
Dalam suratnya, Megawati turut menoleh ke belakang, mengenang pernyataannya pada 3 November 1996 ketika ia menolak label sebagai pemimpin oposisi di masa Orde Baru.
Sikap itu diambil karena perjuangannya kala itu ditujukan untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, bukan sekadar perlawanan politik.
Untuk memperkuat argumennya, Megawati mengutip gagasan ilmuwan politik Robert Dahl yang memandang demokrasi membutuhkan mekanisme kontestasi kekuasaan.
Menurut pemikiran itu, oposisi tak melulu harus bersikap antagonis, melainkan bisa mendukung kebijakan pemerintah yang membawa manfaat bagi rakyat sekaligus mengkritisi kebijakan yang dinilai keliru.
Ia juga merujuk konsep responsible opposition dari Giovanni Sartori, yang memaknai kekuatan penyeimbang sebagai pihak yang tak hanya melontarkan kritik, tapi juga turut memikul tanggung jawab menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara.
“Dalam pengertian inilah posisi partai penyeimbang yang dipilih oleh PDI Perjuangan justru paling dekat dengan konsep responsible opposition yang dikemukakan Sartori,” papar Megawati.
Di bagian penutup surat, Megawati menginstruksikan tiga pilar partai — struktural, legislatif, dan eksekutif — untuk konsisten menjaga disiplin ideologis dan keberanian moral.
