JAKARTA – Adanya perseteruan elit politik di Sulut yang diduga memanfaatkan LSM guna meminta KPK mengusut kembali keterlibatan Walikota Manado Vicky Lumentut terkait kasus yang memvonis mantan Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi dijawab KPK.
Ketua KPK Busyro Muqodas kembali menegaskan bahwa institusi yang dipimpinnya masih independen dan profesional serta tidak terpengaruh dengan politik praktis.
“Saya yakin KPK masih independen dan tidak terkontaminasi politik terhadap kasus apapun. Kami profesional,” tegas Muqodas menjawab sejumlah wartawan usai menghadiri pelantikan Ketua MK kemarin. “Iya termasuk yang kamu tanyakan itu,” tandas mantan Ketua Komisi Yudisial ini kepada beritamanado.
Beberapa waktu sebelumnya salah satu LSM melaporkan Walikota Manado Vicky Lumentut yang dinilai terlibat kasus penyimpangan APBD Kota Manado dimana putusannya telah memvonis Jimmy Rimba Rogi yang kala itu menjabat walikota. Menariknya LSM yang sama juga sebelumnya telah melakukan unjuk rasa meminta KPK mengusut kasus penyimpangan dana di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2002.
Namun setelah salah satu ketuanya berkunjung ke Manado beberapa pekan silam, unjuk rasa berubah haluan membawa kasus Walikota Manado Vicky Lumentut yang baru saja memenangkan Ketua Partai Demokrat Sulut.
Ditempat terpisah sebelumnya Koordinator JPU Suwarji SH menyatakan bahwa Vicky Lumentut yang sebelumnya menjabat Sekda Manado terbukti tidak terlibat dalam proses penyimpangan dana APBD berdasarkan fakta persidangan beberapa tahun silam. Hal senada juga diungkapkan salah seorang anggota JPU Edy Hartoyo kepada harian ini. Menurutnya keterlibatan langsung justru terlihat pada Kepala Bagian Keuangan kala itu.
Namun hal tersebut lebih dipengaruhi faktor jabatan, dimana yang bersangkutan merupakan bawahan yang menuruti perintah atasan.”Itu sesuai fakta persidangan,” tutur Edy.(ctr)
TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO (25/8/2011) – Rolling PNS Kota Manado membuat terkejut Gubernur Sulut karena terindikasi banyaknya aturan yang dilanggar.
Rolling puluhan eselon II yang seharusnya konsultasi dengan gubernur, dan menghasilkan 16 Pelaksana Tugas, bahkan Sekretaris Kota (Sekko), Harold Monareh langsung nonjob, padahal seharusnya pengganti Sekko harus melalui fit and proper test (FPT) dan disetujui Kemendagri, Kamis (25/8).
“Saya juga terkejut, terus terang. Namun wagub secara antisipatif sudah tindak lanjuti,” ujar Sarundajang.
Ia mengaku setuju dengan langkah cepat wagub yang telah mengirimkan surat teguran ketika gubernur berada di luar daerah. “Ada beberapa aturan yang dilanggar, kami akan pelajari dulu dan segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Ekspresi Gubernur datar, namun intonasi kalimat yang disampaikan kepada wartawan menunjukkan perubahan nada yang variatif.
“Kami tak pernah menolak atau melarang kewenangan kabupaten/ kota tetapi ada aturan-aturan, kita bekerja sesuai dengan aturan-aturan,” tegasnya.
Saat ini gubernur mengaku sedang mempelajari kembali terkait aturan dan menunggu respon Pemko Manado atas surat wagub yang telah dikirimkan. Kabag Humas Pemprov Sulut, Christian Sumampow menambahkan, aturan yang dilanggar oleh Pemko Manado seperti Permendagri Nomor 5 tahun 2005.
“Sekab dan sekko, fit and proper test serta pejabat eselon dua harus penilaian gubernur,” ujarnya.
Selain itu menurutnya ada juga aturan yang dilanggar seperti non job yang tak boleh dilakukan sembarangan.
“Nonjob diperbolehkan kalau melakukan tindakan benar-benar fatal melangar hukum kasus asusila dan sebagainya,” kata Sumampow.
kasus APBD yang menyeret pak Imba saya pikir ada keterlibatan juga dari bawahannya, KPK mohon usut tuntas kasus ini, bongkar sampai bawahan yang terlibat. jangan cuma pak Imba yang ditangkap.
Saya bawahan dan cuma nurut apa kata boss?
Ini bukan bawahan kelas bawah…
Menuruti perintah atasan?
Main gila sto ngoni ini Sek, so di jajaran atas.
Io nda?
Di priksa jo mumpung Indonesia lagi membiru karna kalo so merah atau kuning hijau so lebeh susah
hehehehe… so dapa lia tu arah dan tujuan….
bung angki mokodompis berarti anda keliru besar. KPK dibentuk pertamasekali oleh Ibu Mga bukan Sby.
kalo molia itu cuma sandiwara bro dia bela pa veki dan pemkot manado karna orang orang pami juga punya hubungan cukup bagus dengan dia dan sering ada pertemuan2 r suatu saat juga akan terbuka. kalau yang lain ja babela itu sasaranya cuma satu yakni
doi
ohhhh……. kalau begitu berarti kak angki mocodompis sudah tidak murni lagi di organisasi kepemudaan harus dipertanyakan kiprahnya angki mocodompis diorganisasi kepemudaan seperti gamki karena jelas kak angki sudah memihak penguasa dan kini sudah jadi jubinya pemkot manado.
Tidak mengherankan banyak pejabat berupaya keras mendekatkan diri dengan ‘the ruler’ karna bukan omong kosong kalau dekat2 dengan ‘the ruler’ pejabat jadi kebal hukum.
Kalau sudah ada perintah atau tekanan “nda perlu di proses” bagi saya itu sama artinya sudah kebal hukum.
kira2 sapa yg betul dang kalo bgni trs!!
Fakta hukum persidangan menjadi alat bukti bahwa Walikota Manado tidak bermasalah hukum, kalau itu skenario politik, biarlah Tuhan yang membalas, Raja Daud selalu diselamatkan karena dia benar ditengah jebakan2 Raja Saul yang sirik dgn kehidupan yg tdk benar.
Rupanya genderang “perang” antara VL vs SHS mulai ditabuh para pendukung masing2 …. bagus …. bagus … ibarat persaingan produk di pasar bebas … yang hasil dari perang dua produk ini, rakyat Sulut yang diuntungkan. Maar media2 on line jangan jadi humas VL atau SHS dong, jangan “cari makan” dari perang ini!
Sebuah penilaian yg tendensius dan menggeneralisasi. Fakta hukum, entah terkait politik hukum atau dinamika praksisnya selalu menjadi arena pertarungan. Hasil akhirnya tentu harus dibaca pada proses formilnya, bukan opini atau penilaian. Suka atau tidak, ketika ‘merah’ dan ‘kuning’ memimpin Indonesia dan Sulut, entah mengapa tidak membentuk lembaga seperti KPK. Sebaiknya Bung membaca tuntutan Jaksa thd pak Imba dan putusan hukum terhadap beliau. Jika sudah membaca, baru Bung bisa beri penilaian. Satu lagi, jangan bawa-bawa jabatan di GAMKI jika Bung mengembangkan ideologi alienasi dan tidak ditugaskan organisasi.
BENARKAH INSTITUSI KPK YANG DIPIMPIN BUSYRO MUQODAS BENAR-BENAR INDEPENDEN DAN PROVESIONAL SERTA BEBAS DARI INTERVENSI PEMERINTAH YANG BERKUASA DAN SALAH SATU PARTAI POLITIK PEMENANG PEMILU SAAT INI, APA YANG TERBENAK DALAM PIKIRAN MASYARAKAT MANADO KETIKA MENYAKSIKAN PARA PETINGGI KUNING DAN MERAH DITANGKAP DISAAT PEMILUKADA AKAN DIMULAI. BERBAGAI SPEKULASI MUNCUL DIMEDIA-MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK BAHWA SEBUAH PERMAINAN TELAH DIMULAI DENGAN GAYA YANG BARU YANG LEBIH MUTAKHIR DAN BERPIKIR BAHWA MEREKA TELAH MENANGKAP PENCURI YANG SESUNGGUHNYA, RUPANYA WAKTU BERKATA LAIN, SETELAH SKANDAL BANK CEANTURY YANG TERKENAL ITU, KINI HEBOH TERJADINYA PENYIMPANGAN DANA DALAM PEMBANGUNAN SARANA ATLIT DAN SAAT INI KORUPSI NAZARUDIN, MAKA MASYARAKAT KINI SADAR BAHWA MEMBACA SESUATU YANG TERJADI DIINDONESIA RUPANYA HARUS DIBACA DARI KANAN KEKIRI BUKAN DARI KIRI KEKANAN.SEHINGGA BISA JADI ATASAN MENURUTI PERINTAH BAWAHAN BUKAN BAWAHAN MENURUTI PERINTAH ATASAN. (ANNES SUPIT S.S WAKIL KETUA BIDANG IDIOLOGI GAMKI MANADO) OEL. . . . . .