Manado, BeritaManado.com — Pemberitaan terkait aktivitas Kunjungan Kerja (Kunker) Luar Negeri sejumlah anggota DPRD Sulut terus menuai komentar.
Pasalnya, selang dilantik September lalu, hampir seluruh legislator yang duduk di Gedung Cengkeh telah mengambil jatah Kunker Luar Negeri.
Bahkan, dari data yang diperoleh, 3 legislator sudah 2 kali ikut dalam Kunker.
Ketika dimintai tanggapan, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka hanya terbahak menyikapi persoalan tersebut.
“Tak bisa berkata banyak, hanya bisa tertawa karena miris dengan kondisi seperti ini,” ungkap Taufik Tumbelaka sambil tertawa.
Sebab, lanjut Direktur Eksekutif Lembaga Studi Sosial & Politik, Tumbelaka Academic Centre ini, apa yang dilakukan para legislator sebagai tindakan ketidakpekaan terhadap kondisi daerah saat ini.
“Pertama, dari data yang ada, mereka berangkat ada yang tidak sesuai tupoksi masing-masing anggota,” ujar Tumbelaka.
Kedua, lanjut dia, soal tujuan kunjungan yang agak tidak relevan.
“Misalnya, di November lalu dikatakan sejumlah legislator ke Itali untuk studi banding terkait pemerintahan, nah padahal sistem pemerintahan kita agak beda dengan mereka, kemudian kunjungan ke Prancis baru-baru ini, soal pariwisata sedangkan di dalam negeri sendiri kita punya daerah yang wisata yang diakui dunia tidak jauh berbeda dengan disana, bahkan dapat dikatakan negara-negara luar yang justru belajar ke beberapa daerah di Indonesia” ujarnya.
Kemudian yang paling penting, lanjut alumnus UGM ini, realisasi langsung ke masyarakat saat ini belum nampak.
“Apa hasil dari kunjungan-kunjungan tersebut? Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu apa yang dipelajari disana, ketika mereka kembali hanya lingkungan mereka (politisi) yang tahu dan tidak ada efek jelas terhadap masyarakat,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya menyarankan ketua-ketua partai politik bisa melakukan evaluasi terhadap para legislator yang ‘doyan’ ke luar negeri.
“Mereka dipilih rakyat untuk mensejahterakan rakyat bukan ‘mensejahterakan’ diri sendiri dengan jalan-jalan ke luar negeri. Perilaku yang kontra produktif akan timbul potensi berdampak kepada parpol-nya yang dapat citra negatif. Wajar legislator seperti itu dievaluasi oleh partai,” tutupnya.
(AnggawiryaMega)