JAKARTA, BeritaManado.com — Perang Iran–Israel yang kian memanas bukan hanya krisis di Timur Tengah — dampaknya bisa langsung terasa di meja makan rakyat Indonesia.
Itulah alarm yang dibunyikan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/3/2025), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Johan menyoroti eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang kini turut melibatkan Amerika Serikat.
Menurutnya, situasi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia yang pada gilirannya akan menekan biaya produksi dan distribusi pangan di dalam negeri — termasuk di tengah momentum Ramadan yang kebutuhan pangannya meningkat signifikan.
“Dampak dari perang Iran, Israel dan keterlibatan Amerika ini perlu diseriusi untuk diamati oleh pemerintah. Yaitu berdampak kepada harga minyak dunia dan itu akan berpengaruh kepada biaya distribusi dan juga biaya produksi pangan kita,” ujarnya, melansir laman pks.or.id.
Harga Minyak Naik, Distribusi Pangan Terganggu
Johan menilai persoalan pangan tidak cukup hanya dilihat dari sisi ketersediaan stok.
Lonjakan harga di pasar-pasar, menurutnya, mencerminkan masalah yang lebih mendasar: distribusi yang belum merata hingga ke pelosok daerah.
“Ini kalau tidak diantisipasi, maka walaupun kita punya stok banyak, ya kan klaim pemerintah di awal Ramadan itu kan kita cukup stok untuk dalam situ. Tapi persoalannya kan terjadi lonjakan harga di pasar-pasar. Salah satu sebabnya adalah tidak meratanya distribusi kita,” tegasnya.
Kenaikan harga minyak, lanjut Johan, akan memperbesar beban logistik dan berpotensi menghambat penyaluran bahan pangan ke berbagai wilayah.
Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi itu dapat memperlebar disparitas harga antarwilayah secara signifikan.
“Nah dengan meningkatnya harga minyak, maka juga ini akan nanti berdampak kepada terhambatnya distribusi kita. Dengan meningkatnya biaya distribusi itu. Nah karena ini harus diantisipasi secara cepat, jangan reaktif,” jelasnya.
DPR Dorong Kedaulatan Pangan Masuk Ketahanan Nasional
Lebih jauh, Johan menekankan pentingnya memperkuat produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.
Ia menegaskan bahwa kebijakan kedaulatan pangan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional — bukan sekadar urusan kementerian teknis.
“Ini sekaligus alarm kepada kita, agar kita tetap konsen kepada produksi dalam negeri, jangan tergantung impor. Agar kebijakan kedaulatan pangan kita itu harus masuk di dalam satu tatanan ketahanan nasional,” pungkasnya.
Komisi IV DPR RI menegaskan akan terus mengawal langkah pemerintah. Sebab jika gejolak global ini tidak diantisipasi sejak dini, petani dan konsumen di seluruh pelosok negerilah yang paling pertama menanggung bebannya.
(Jenly Wenur)
