Politik dan Pemerintahan

Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen Soroti Ketimpangan Infrastruktur Kepulauan, Jalan Lingkar Pulau Salibabu Diminta Jadi Prioritas

Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen Soroti Ketimpangan Infrastruktur Kepulauan, Jalan Lingkar Pulau Salibabu Diminta Jadi Prioritas

Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut

Ketua DPRD Sulawesi Utara, dr. Fransiscus Andi Silangen, kembali menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.

Menurutnya, pembangunan di Sulawesi Utara tidak boleh hanya berfokus pada wilayah daratan. Sebab, provinsi ini juga memiliki tiga daerah kepulauan, yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan Kabupaten Kepulauan Talaud, yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

ADVERTISEMENT

Silangen mencontohkan kondisi Pulau Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud yang hingga kini masih membutuhkan pembangunan jalan lingkar. Berbeda dengan Pulau Karakelang yang akses jalan lingkarnya telah ditangani pemerintah pusat, masyarakat di Pulau Salibabu masih menantikan realisasi pembangunan infrastruktur tersebut.

Ia mengungkapkan, kebutuhan pembangunan jalan lingkar kembali disampaikan masyarakat Desa Kolongan saat menerima kunjungan Komisi III DPRD Sulut beberapa waktu lalu.

“Bahkan saya merasa malu karena perjuangan yang selama ini kami lakukan untuk mendorong pembangunan jalan dari Lirung menuju Desa Kolongan sampai sekarang belum juga terealisasi,” ungkap Silangen.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, sebelumnya telah tersedia alokasi anggaran sekitar Rp2,5 miliar dalam dana induk untuk mendukung pembangunan tersebut. Namun, anggaran itu tidak dapat dimanfaatkan karena tidak adanya langkah improvisasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Menurutnya, kepala perangkat daerah seharusnya mampu mencari solusi agar anggaran yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan masyarakat.

“Kalau ada anggaran, harus ada upaya agar bisa dimanfaatkan. Jangan sampai kesempatan membangun daerah justru hilang karena tidak ada langkah yang dilakukan,” tegasnya.

Silangen berharap persoalan infrastruktur di wilayah kepulauan menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menilai, pemerataan pembangunan harus benar-benar diwujudkan agar masyarakat di daerah kepulauan memperoleh akses jalan dan fasilitas yang layak, sama seperti masyarakat di wilayah daratan.

“Dengan infrastruktur yang memadai, konektivitas antarwilayah akan semakin baik dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan,” pungkasnya.