MANADO – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan diplot 20 persen dana pendidikan dari APBN hingga APBD memang sangat wajar. Terbukti banyak daerah, terlebih kawasan terpencil termasuk di Sulut, terkebelakangan dalam urusan pendidikan.
Seperti temuan politisi DPRD Sulut Djenri Keintjem SH MH saat reses di Pulau Gangga. “Bayangkan anak-anak di pulau itu harus menyeberang lautan untuk menuntut ilmu. Makanya sebagian besar warga meminta dibangun SMK di Pulau Gangga,” tandas politisi PDI-P itu, sore tadi.
Pun pada reses yang dibanjiri masyarakat, tokoh masyarakat hingga aparat pemerintah mulai camat, kumtua hingga staf ahli gubernur itu, didesak bantuan motor laut, tambatan motor laut serta pengadaan air bersih. “Khusus air bersih sudah bertahun-tahun dihadapi masyarakat Pulau Gangga,” kata politisi handal asal Minahasa itu.
Sementara itu pada reses lalu, di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur, masyarakat meminta Keintjem memperjuangkan akses jalan perkebunan, saluran air, sekolah SMU, bantuan sosial termasuk sarana pertanian.
Tentunya hasil reses ini akan saya perjuangkan untuk diperhatikan pemerintah, seperti hal-hal yang sudah mendesak harus menjadi prioritas dari pemerintah,” terang Sekretaris Komisi III, Bidang Pembangunan DPRD Sulut ini. (is)
MANADO – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan diplot 20 persen dana pendidikan dari APBN hingga APBD memang sangat wajar. Terbukti banyak daerah, terlebih kawasan terpencil termasuk di Sulut, terkebelakangan dalam urusan pendidikan.
Seperti temuan politisi DPRD Sulut Djenri Keintjem SH MH saat reses di Pulau Gangga. “Bayangkan anak-anak di pulau itu harus menyeberang lautan untuk menuntut ilmu. Makanya sebagian besar warga meminta dibangun SMK di Pulau Gangga,” tandas politisi PDI-P itu, sore tadi.
Pun pada reses yang dibanjiri masyarakat, tokoh masyarakat hingga aparat pemerintah mulai camat, kumtua hingga staf ahli gubernur itu, didesak bantuan motor laut, tambatan motor laut serta pengadaan air bersih. “Khusus air bersih sudah bertahun-tahun dihadapi masyarakat Pulau Gangga,” kata politisi handal asal Minahasa itu.
Sementara itu pada reses lalu, di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur, masyarakat meminta Keintjem memperjuangkan akses jalan perkebunan, saluran air, sekolah SMU, bantuan sosial termasuk sarana pertanian.
Tentunya hasil reses ini akan saya perjuangkan untuk diperhatikan pemerintah, seperti hal-hal yang sudah mendesak harus menjadi prioritas dari pemerintah,” terang Sekretaris Komisi III, Bidang Pembangunan DPRD Sulut ini. (is)