BeritaManado.com – Keberadaan gerai francise Indomaret dan Alfamart di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memberikan dampak positif maupun negatif di bidang ekonomi.
Menurut pengamat sosial ekonomi, Jerry Massie, keberadaan gerai Indomaret dan Alfamart perlu dibatasi agar dampak positif lebih terasa.
“Sekarang jumlahnya tak terkontrol, izin pemerintah jadi murah,” kata Jerry Massie kepada wartawan BeritaManado.com di Manado, Kamis (8/8/2024).
Ia mengusulkan, pemerintah hanya mengizinkan tak lebih dari tiga gerai Indomaret dan Alfamart di setiap kecamatan.
“Idealnya, pemerintah tidak mengizinkan, karena sudah terlanjur mestinya maksimal hanya tiga gerai jangan lebih,” tukas Massie.
Kata Massie, menjamurnya gerai Indomaret dan Alfamart mematikan UMKM di daerah, menghambat pengusaha lokal mengembangkan usaha.
“Pemerintah daerah tidak berpihak pada UMKM lokal. Uang yang masuk di Indomaret, Alfamart, bahkan Alfamidi dibawa keluar. Nah, kita untung atau rugi? tandas Massie.
Hal lainnya, tutur Massie yang juga pengamat politik internasional ini, pemerintah daerah dapat memungut pajak sewa Indomaret dan Alfamart.
“Kan mereka (manajemen Indomaret dan Alfamart) hanya menyewa tempat usaha dalam jangka waktu tertentu sesuai kontrak, apakah ada pajak sewa di situ?” tanya Massie.
Sebemumnya anggota DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk, mengkritisi operasional Indomaret dan Alfamart, banyak yang tidak berizin.
“Total 785 toko Alfamart dan Indomaret di Sulut, sekitar 314 di antaranya tidak berizin, tidak terdaftar di OSS,” jelas Jems Tuuk dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD 2025 di DPRD Sulut, beberapa waktu lalu.
Jems Tuuk mengangkat soal Alfamart dan Indomaret untuk mengarahkan badan pendapatan daerah dan instansi terkait lainnya memanfaatkan potensi pendapatan.
“Berdasarkan asumsi dan kalkulasi, Alfamart dan Indomaret menarik 2,8 triliun dana masyarakat Sulut per tahun, pajak bayar dimana? Mestinya 400 miliar lebih bisa masuk PAD,” tukas Jems Tuuk yang dinobatkan sebagai anggota DPRD Sulut terbaik dua periode terakhir peraih penghargaan Forward’S Award.
Diketahui, rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut yang juga ketua badan anggaran, Fransiscus Silangen, didampingi wakil ketua Victor Mailangkay, Raski Mokodompit dan Billy Lombok.
Sementara TAPD dipimpin langsung Sekprov Steve Kepel, didampingi para pejabat eselon 2 Pemprov Sulut termasuk Kaban Bapenda June Silangen.
(JerryPalohoon)
