Manado, BeritaManado.com — Tim ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Julius Jems Tuuk mengungkap strategi Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Jems mengungkapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut mengalami kontraksi yang luar biasa yang disebabkan oleh beban hutang dana PEN, dan beban hutang proyek yang sudah dikerjakan tetapi tidak terbayarkan dan adanya beban hutang Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten Kota.
“Ini kemudian membuat pak gubernur Yulius Selvanus benar-benar diuji di mana beliau di tuntut harus memenuhi semua kebutuhan dalam RPJMD tetapi tidak ada uang yang cukup sebab APBD kita mengalami kontraksi yang luar biasa,” ungkap Jems Rabu, (23/7/2025) usai rapat pembahasan Ranperda RPJMD di ruang serba guna DPRD Sulut.
Namun begitu, lanjut Jems, Pemerintah kekinian telah berupaya mennyiapkan solusi untuk hal itu, dengan membersadakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena dana transfer turun terus, sehingga PAD harus di tingkatkan.
“Salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pada RPJMD adalah, ada satu sektor di Sulawesi Utara yang sebenarnya masyarakat bisa dapat uang banyak sekali yaitu Kelapa,” ungkap Jems.
Jems menjelaskan bahwa, Sulut memiliki 107.000 hekto are lahan yang perlu diremajakan dan lahan tidur yang perlu di tanam.
“Daerah kita dikenal dengan sebutan daerah nyiur melambai. Dengan harga Kelapa saat ini kalau itu tidak dapat di recovery maka kita kehilangan 7,6 triliun rupiah. Tatapi kalau itu bisa kita bangun lagi, maka masyarakat akan menikmatinya, dan itu telah menjadi komitmen pak gubernur dan pak Wakil gubernur untuk membangun perkebunan Kelapa,” jelas Julius.
Guna mewujudkan komitmen gubernur dan Wakil gubernur tersebut, pemerintah pun melibatkan berbagai stakeholder untuk membantu penyediaan bibit kelapa.
“Karena kita membutuhkan 11 juta pohon bibit kelapa,” beber Jems.
Tak hanya itu, Jems juga mengungkap solusi lainnya dalam rangka memenuhi semua kebutuhan pada RPJMD yakni dengan melakukan swasembada beras.
“Dari data dan fakta yang ada, 15% jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat, rusak. 80% jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi, rusak. 99,99% jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota rusak. Jadi, kalau Sulawesi Utara kekurangan beras, ya ini yang menjadi persoalan yang harus dibereskan,” bebernya lagi.
Jems juga menuturkan bahwa masih terdapat banyak solusi-solusi yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi dalam memenuhi kebutuhan pada RPJMD.
“Dengan begitu, pak gubernur Yulius Selvanus dan pak Wakil gubernur Victor Mailangkay akan membuat legacy yang baik yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi berikutnya khususnya bagi masyarakat Sulawesi Utara,” tuturnya.
Sebagai informasi, yang dimaksud dengan daerah nyiur melambai di mana julukan tersebut merujuk pada banyaknya pohon kelapa yang tumbuh subur di Provinsi Sulawesi Utara.
(Erdysep Dirangga)
