Ottay : Guna Apa Ditahan?
AMURANG – Ketua Umum Panitia Pemekaran Kabupaten Minahasa Selatan Atas (Minsela) Rommy D Pondaag, SH MH, menolak tudingan bahwa pihaknya tidak melakukan tugas. Saat ini, pihaknya lagi menunggu rekomendasi dari bupati terkait kajian Minsela yang sudah disodorkan beberapa bulan lalu.
“Bukanya kami tak kerja, melainkan menunggu rekomendasi bupati. Sebab pada dasarnya rekomendasi ini sangat penting guna diteruskan ke pemerintah Provinsi Sulut, selanjutkan ke pusat. Aturanya harus ada rekomendasi bupati baru diterusan ke Gubernur,” ujar Pondaag, Senin (24/10) siang tadi.
Lanjutnya, memang masyarakat terus mendesak panitia secepatnya lakukan lobi-lobi terkait pemekaran Minsela. Namun apa daya, kajian Minsela masih tertahan di meja bupati.
“Jadi kami memintakan agar secepatnya Bupati Tetty Paruntu memberi rekomendasi. Dari kajian Minsela yang sudah panitia sodorkan beberapa bulan lalu kini tertahan dimeja ibu,” jelas Ketua DPC PDIP Minsel ini.
Ditambahkan Pondaag bahwa, masyarakat tentunya sangat berharap pro aktif dari bupati. Sebagaimana yang pernah dijanjikan waktu kampanye Pilkada agar segera ditindak lanjuti. Karena kelanjutan pembentukan Minsela sangat bergantung pada rekom tersebut.
“Perlu diingat bahwa, bupati hanya sebatas memberi rekomendasinya saja. Yang menentukan kajian Minsela adalah Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) RI. Dan proses Pembentukan Minsela masih panjang, sebab harus melalui Gubernur dan selanjutnya dikaji di pemerintah pusat, ”sebut Ketua Komisi II ini.
Senada dikatakan tokoh Pemekaran Minsel Simon Ottay, bahwa untuk apa di tunda-tunda mengeluarkan rekomendasi. Ini kan sudah sesuai aspirasi masyarakat Minsela.
“Jadi selaku tokoh pemekaran Minsel pernah merasakan pahitnya menunggu rekomendasi Minsel. Untuk itulah, saya meminta bupati segera memberikan rekomendasi terkait kajian Minsela,” pungkas Ottay, seraya menambahkan dukungan terhadap pemekaran Minsela. (ape)
Pemekaran for kadera. Tiap kadera pasti ada doi. Jadi kesejahteraan bukang for rakyat tapi for kadera. alias sapa mo dudu di kadera. Mana lagi tamba kadera tambah kesempatan utk korupsi. Doi akhirnya cuma for sampah. Saya setuju deng Aceng!!!!
Sudah jo kuak ada itu pemekaran2 di Minsel. Pemekaran berarti lebe banyak dana2 APBN/APBD tersita cuma buat Plt Bupati/Sekda/SKPD dan yang berhubungan dengan itu pemerintah, bukang buat masyarakat deng dorang pe kesejahtraan. Nyandak usah bapaksa kuak soal ini. Bekeng dulu itu masyarakat Minsel sejahtra jo.
Pemekaran di sulut? Saya ragu? Karena pak mangindaan sudah bukan lagi di komisi 2. Pada waktu pak mangindaan sbg ketua komisi 2 begitu banyak daerah pemekran di sulut. Skrg?