Manado – Pelaksanaan Bitung sebagai daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga saat ini belum ada perkembangan yang berarti, bahkan terkesan lambat. Hal ini menjadi pertanyaan ditengah masyarakat. bahkan rencana jalan tol Manado-Bitung untuk segerah ditender pada tahun ini masih belum ada tanda-tanda berarti.
Menanngapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Djouhari Kansil menyatakan, pemerintah Provinsi Sulut hingga saat ini masih menunggu dari tim KEK sendiri dalam penyelesaian kesiapan akan dokumen-dokumen yang diperlukan.
Walaupun Kansil mengakui, ada sedikit keterlambatan dikarenakan adanya hari libur Puasa dan Idul Fitri beberapa waktu yang lalu. Pemprov Sulut sendiri telah melakukan pengecekan terkait hal itu. kelambatan ini dikarenakan masih harus diferifikasinya sejumlah dokumen.
“Sampai saat ini sedang di ferifikasi, jad kita menunggu hasil dari ferifikasi karenakan mereka baru selesai libur hari raya, itu sudah kita cek sedang di ferifikasi,” terang mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut ini. (rizath polii)
Ini hanya sekedar sharing aja. Saya beberapa kali diminta memfasilitasi beberapa perusahaan besar yg ingin mengembangkan sayap di manado. Kendala nomor 1 itu selalu masalah lokasi kek yg agak jauh dari pelabuhan dan harga tanah di kota yg terlalu tinggi.
Program KEK adalah suatu kebijakan pembangunan yg menyimpang dari sistem pembangun ekonomi negara kesatuan dan kebangsaan. Pelabuahan bitung adalah port transportasi kawasan sulugorteng sebagai infrastruktur ekonomi kawasan tersebut. Jika kita memandang pembangunan ekonomi secara kedaeraan sempit akan melenceng jauh dari sistem ekonomi sesuai UUD, dan hanya dapat diterima jika meliputi kawasan sulutgor. Selanjutnya,saya melihat kawasanyg paling tepat untuk dikembangkan adalah daerah yg berbarsan dgn pilipina, tapi hal ini tidak menjadi issu ekonomi oleh karena secara alamiah kawasan perbatasan2 di indonesia telah terbentuk pola ekonomi kusus, dan yg mencul bertolakbelakang dari hal diatas, yaitu issue kebangsaan and nasionalisme.
Penutup, dilingkup besar ada issue freeport,migas yg dasarnya beranlogi dgn di atas. Ini, oleh karena infrastruktur ekonomi yaitu Pelabuhan. Kalau dulu dulu abad pertengahan belanda menjajah indonesia kalo skarang so ada perubahan daerah menjajah daerah. LOL
Astagaaaaa,, jawaban seorang Gubernur kayak begini. ??? Aapa kata dunia ?? Kalo Jokowi jadi Gubernur SULUT semua jadi Beres.. Masalahnya Pemprov Sulut cuma Pencitraan melulu..