TOMOHON, beritamanado.com – Seluruh fraksi menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2019 Kota Tomohon untuk dibahas lebih lanjut lewat sidang paripurna DPRD Kota Tomohon, Senin (24/09/2018).
Fraksi Partai Golkar lewat jurubicaranya memberikan catatan-catatan seperti proyeksi pendapatan mengalami kenaikan 7,40 persen bila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, memberikan apresiasi dan memberikan catatan agar penyertaan modal daerah pada PD Pasar juga dapat memberikan kontribusi pemasukan, yang sampai saat ini belum memberikan hasil. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan agar direvisi dan dialokasikan ke tempat lain, mengingat revisi Ranperda Organisasi Perangkat Daerah telah masuk tahap finalisasi.
Fraksi PDI Perjuangan menghargai tunjangan tambahan penghasilan bagi ASN dan pada tahun yang akan datang dirubah menjadi tunjangan kinerja daerah bagi ASN diberikan berdasarkan kinerja dan berkeadilan. Penganggaran fasilitasi penunjang program pemerintah kota seperti: kegiatan HUT RI, Christmas for All, TIFF yang tersebar di sejumlah SKPD sangat variatif, karena itu perlu diselaraskan atau didasarkan pada standar yang sama. Program kegiatan rumah tidak layak huni, agar tidak terpusat hanya pada kawasan kumuh, tetapi memperhatikan rumah tidak layak huni yang tersebar ditempat-tempat lain.
Alokasi dana 20 persen untuk pendidikan sudah sesuai dengan tuntutan undang-undang, akan tetapi alokasi program kegiatan agar diarahkan pada program yang efektif dan bermanfaat secara langsung bagi peningkatan kualitas pendidikan dan sarana-prasarana pendidikan. Khusus alokasi dana untuk PAUD, agar direvisi, dan dapat dialokasikan pada pengembangan TK yang tersebar di Kota Tomohon. Belanja langsung agar diefektifkan terarah pada kegiatan-kegiatan produktif. Sebagaimana disampaikan Bappenas pada saat konsultasi, dan anggaran kegiatan agar tepat sasaran sehingga tidak habis pada belanja ATK, sosialisasi, tim ahli dan perjalanan dinas.
(ReckyPelealu)
TOMOHON, beritamanado.com – Seluruh fraksi menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2019 Kota Tomohon untuk dibahas lebih lanjut lewat sidang paripurna DPRD Kota Tomohon, Senin (24/09/2018).
Fraksi Partai Golkar lewat jurubicaranya memberikan catatan-catatan seperti proyeksi pendapatan mengalami kenaikan 7,40 persen bila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, memberikan apresiasi dan memberikan catatan agar penyertaan modal daerah pada PD Pasar juga dapat memberikan kontribusi pemasukan, yang sampai saat ini belum memberikan hasil. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan agar direvisi dan dialokasikan ke tempat lain, mengingat revisi Ranperda Organisasi Perangkat Daerah telah masuk tahap finalisasi.
Fraksi PDI Perjuangan menghargai tunjangan tambahan penghasilan bagi ASN dan pada tahun yang akan datang dirubah menjadi tunjangan kinerja daerah bagi ASN diberikan berdasarkan kinerja dan berkeadilan. Penganggaran fasilitasi penunjang program pemerintah kota seperti: kegiatan HUT RI, Christmas for All, TIFF yang tersebar di sejumlah SKPD sangat variatif, karena itu perlu diselaraskan atau didasarkan pada standar yang sama. Program kegiatan rumah tidak layak huni, agar tidak terpusat hanya pada kawasan kumuh, tetapi memperhatikan rumah tidak layak huni yang tersebar ditempat-tempat lain.
Alokasi dana 20 persen untuk pendidikan sudah sesuai dengan tuntutan undang-undang, akan tetapi alokasi program kegiatan agar diarahkan pada program yang efektif dan bermanfaat secara langsung bagi peningkatan kualitas pendidikan dan sarana-prasarana pendidikan. Khusus alokasi dana untuk PAUD, agar direvisi, dan dapat dialokasikan pada pengembangan TK yang tersebar di Kota Tomohon. Belanja langsung agar diefektifkan terarah pada kegiatan-kegiatan produktif. Sebagaimana disampaikan Bappenas pada saat konsultasi, dan anggaran kegiatan agar tepat sasaran sehingga tidak habis pada belanja ATK, sosialisasi, tim ahli dan perjalanan dinas.
(ReckyPelealu)