Masyarakat dibuat sibuk bertepuk tangan agar tidak sempat bertanya: dari mana uang itu berasal, dan untuk siapa seharusnya digunakan? Dalam logika hiburan kapitalistik, pesta menjadi instrumen depolitisasi—rakyat diberi euforia agar tidak menyadari ketidakadilan yang melingkupi hidup mereka.
Sulawesi Utara, dengan identitas plural dan semangat gotong royongnya, seharusnya menjadi contoh keseimbangan antara kemajuan dan kemanusiaan. Namun jika tren seperti ini terus berulang, kita akan menyaksikan lahirnya generasi yang lebih terpesona pada glamoritas sesaat ketimbang kesadaran sosial.
Nilai-nilai egaliter yang dulu menjadi kebanggaan Minahasa perlahan terkikis oleh budaya “flexing” ala digital. Saweran kini bukan lagi ekspresi budaya lokal, melainkan bagian dari globalisasi nilai konsumtif yang menjadikan uang satu-satunya ukuran prestise.
Namun di tengah kenyataan suram itu, refleksi masih mungkin. John Rawls (1971) mengingatkan bahwa keadilan sosial hanya akan lahir jika kebijakan publik memperhatikan posisi yang paling lemah dalam masyarakat. Artinya, pemerintah dan masyarakat harus membalik logika saweran: uang besar seharusnya dilempar bukan ke panggung hiburan, tetapi ke panggung kemanusiaan—ke pendidikan, pelatihan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Bila pesta uang di panggung bisa mengumpulkan ratusan juta dalam semalam, mengapa kita tidak mampu menggalang jumlah yang sama untuk beasiswa atau program sosial?
Fenomena ini menuntut kehadiran rasa malu sosial—social shame—yang digambarkan Thomas Scheff (2000) sebagai mekanisme moral untuk menjaga kohesi masyarakat. Bukan malu karena miskin, tetapi malu karena membiarkan ketimpangan menjadi tontonan.
Ketika masyarakat kehilangan rasa malu atas ketidakadilan, maka ia kehilangan daya etiknya sebagai komunitas. Malu sosial adalah bentuk keinsafan kolektif yang mengingatkan bahwa pesta di tengah luka bukanlah kebanggaan, tetapi pengkhianatan terhadap nurani.
Kita tentu tidak menolak hiburan. Seni dan musik adalah ekspresi jiwa, ruang bagi kebebasan dan kegembiraan. Tetapi hiburan tanpa konteks sosial adalah pelarian dari realitas.
Di daerah yang masih berjuang melawan kemiskinan struktural, pesta uang yang tak bermakna sosial adalah tanda kegagalan etika publik. Dalam masyarakat yang sehat, pesta selalu diiringi tanggung jawab; kesenangan tak pernah dipisahkan dari solidaritas.
Kini Sulawesi Utara berada di persimpangan: apakah kita akan terus membiarkan euforia uang menggantikan solidaritas sosial, atau berani mengembalikan moralitas publik ke tempatnya?
Saatnya membangun kesadaran bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak uang yang bisa dilempar, tetapi dari seberapa dalam empati yang bisa dibagikan.
Filsuf Emmanuel Levinas (1961) mengingatkan, tanggung jawab terhadap wajah orang lain adalah inti kemanusiaan. Wajah-wajah rakyat kecil di luar panggung—para buruh tambang, petani, pedagang kecil, dan pengangguran muda—adalah wajah yang menuntut tanggung jawab moral. Bila kita masih bisa bersorak di tengah penderitaan mereka, berarti kita telah kehilangan kemanusiaan itu sendiri.
Mungkin sudah saatnya kita belajar menurunkan volume musik, agar bisa mendengar suara nurani. Sebab di balik euforia uang dan pesta cahaya, ada kesunyian sosial yang menunggu disentuh. Saweran bukan dosa, tapi ia menjadi dosa sosial ketika kehilangan empati.
Sulawesi Utara tidak kekurangan hiburan; yang hilang adalah kearifan untuk menimbang, di mana batas antara pesta dan luka, antara kebanggaan dan kebodohan.
Ketika uang menjadi satu-satunya bahasa cinta, maka peradaban telah berubah menjadi pasar. Dan di pasar semacam itu, manusia bukan lagi makhluk yang berpikir, melainkan barang yang menonton dirinya sendiri dijual atas nama hiburan. Saweran ratusan juta kepada seorang DJ hanyalah gejala kecil dari penyakit besar: krisis nurani publik di tengah kapitalisme lokal yang tak terkendali.
Panggung boleh meriah, tapi nurani tidak boleh padam. Sebab peradaban yang membiarkan uang mengalahkan rasa malu, lambat laun akan kehilangan martabatnya sendiri.
(***)
