Bidang Kepemudaan dan olahraga, bantuan-bantuan dalam fasilitas atau sarana olahraga dan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.
Bidang Penanaman Modal, perlu diupayakan percepatan pemenuhan kebutuhan bagi pemohon izin dari dinas penanaman modal.
Bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perlu adanya penguatan dari sektor ekonomi dengan adanya perhatian bagi UMKM agar roda perekonomian bisa berjalan dengan baik.
Bidang Ketenagakerjaan, pemerintah lebih aktif lagi dalam mendata tenaga kerja yang belum bekerja karena akibat pemutusan hubungan kerja karena adanya pandemi.
Bidang Ketahanan Pangan, perlu adanya pengelolaan lumbun pangan dalam mencegah kekurangan pasok beras digunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya serta penyalurannya dapat merata ke seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, DPRD mengharapkan kegiatan bantuan berupa biaya hidup untuk perempuan yang kepala rumah tangga, dipertahankan dan ditingkatkan.
Bidang Perhubungan, saat ini penerangan jalan utama bagi banyak sekali yang dalam kondisi rusak tidak menyala sehingga menjadi perhatian untuk melakukan perbaikan.
Bidang komunikasi dan informatika, dapat menyajikan konten terkait informasi informasi kegiatan pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan benar kegiatan yang dilaksanakan serta pertimbangan daerah.
Bidang otonomi daerah pemerintahan umum perangkat daerah pegawai dan persendian, DPRD mengusulkan untuk dapat membentuk panitia khusus yang lebih fokus pada pengurusan aset-aset daerah, karena banyak aset yang belum disertifikasi.
Bidang Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, melakukan pelatihan khusus kepada petugas pendamping program dana alokasi Desa, guna menghindari penyalahgunaan dana bantuan yang berakibat dampak pada masalah hukum
Bidang Sosial, perlu adanya penambahan anggaran untuk program pembangunan rumah tinggal layak huni, pagu anggaran terhadap program peningkatan kualitas pembangunan dapat ditingkatkan seperti penambahan anggaran kegiatan MCK.
Bidang Kebudayaan, pemerintah dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan program dan kegiatan untuk melestarikan kebudayaan serta mengekploitasi kebudayaan kita sampai ke mancanegara agar dapat ditemui serta diakui ke mancanegara.
Bidang kelautan dan perikanan, kebijakan pemerintah daerah terkait kelautan dan perikanan diorientasikan pada pemberdayaan nelayan kecil karena peran nelayan kecil sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah Sulawesi Utara.
Bidang pertanian perkebunan dan peternakan, satu pengembangan perkebunan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi dari suatu kabupaten dan kota akan tepat sasaran tepat diberikan bantuan juga biaya pemeliharaan.
Bidang urusan kehutanan, agar direncanakan upaya jangka untuk penanganan longsor dan banjir yang terjadi pada saat musim hujan agar menghindari kerusakan alam kerusakan fasilitas umum dan korban jiwa.
Bidang Urusan pariwisata, terkait pengembangan pariwisata di Sulut, DPRD mendesak agar kiranya pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, agar dapat mendapatkan dukungan anggaran ataupun program yang menunjang pariwisata.
Bidang Urusan industri dan Perdagangan, agar semua perangkat daerah mengupayakan terobosan dan inovasi pemerintah pusat dan para investor dari kota-kota berkembang di Indonesia untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, karena dilihat mempunyai peluang yang baik di Sulawesi Utara
Bidang Urusan energi dan sumber daya mineral, pemerintah provinsi fasilitasi terus memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan rakyat, agar segera merealisasikan peraturan daerah rencana umum energi daerah Sulawesi Utara.
