Manado, BeritaManado.com – DPRD Sulawesi Utara telah selesai melaksanakan pembahasan terkait LKPJ Gubernur di tahun 2021, dan hasil pembahasannya telah dituangkan dalam rekomendasi DPRD, yang telah diserahkan ke Gubernur Olly Dondokambey.
Rekomendasi itu diserahkan dalam rapat Paripurna DPRD Sulut terkait penyerahan Rekomendasi DPRD mengenai LKPJ Gubernur tahun 2021, Jumat (22/4/2022).
Gubernur Olly Dondokambey saat konferensi pers, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD yang telah melaksanakan pembahasan dan pengkajian LKPJ.
“Kami pemerintah sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas hasil Kerja DPRD dalam melihat LKPJ tahun 2021, semua (anggota) memberikan tanggapan yang positif,” ujar Olly Dondokambey dalam keterangannya.
Sementara Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen berharap pemerintah Sulut, lebih khusus Gubernur Olly Dondokambey untuk terus melaksanakan visi dan misi, yang berorientasi pada pencapaian yang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sulut tahun 2021.
Selektif dan inovatif dalam membuat program kerja, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diserap secara optimal, dengan melakukan perencanaan yang matang,
“Tentu tetap menjalin komunikasi yang lebih efisien dengan DPRD sebagai mitra penyelenggara,” ujar Silangen dalam keterangannya.
Lanjutnya, tetap fokus dalam sektor penyelenggaraan kesehatan, pendidikan, pertanian, dan investasi karena sektor ini sangat menyentuh langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ditempat yang sama, Ketua Pansus LKPJ Vonny Paat menyampaikan dalam rekomendasi DPRD tersebut, yang tentunya semua penyelenggaraan pemerintah telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Setelah melakukan pembahasan dengan seluruh perangkat daerah, yang melakukan peninjauan lapangan atas kinerja dari perangkat daerah, maka DPRD menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Vonny Paat dalam keterangannya.
Adapun beberapa rekomendasi DPRD LKPJ Gubernur 2021 yang dirangkum, yakni mengenai kebijakan umum pemerintah daerah, DPRD berharap ada penyesuaian untuk tahun berjalan dengan tahun berikutnya dengan tetap memperhatikan kebutuhan daerah yang bersifat prioritas.
Kiranya pemerintah dapat mengontrol laju pertumbuhan penduduk agar seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi, serta melakukan pencegahan konflik sosial terkait dengan kegiatan politik untuk dapat ditingkatkan, dengan merupakan hal yang sangat penting untuk kegiatan politik dalam bermasyarakat.
Begitupun dengan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, DPRD memberikan rekomendasi dan harapannya dimaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas.
Sedangkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu pertama dalam pendidikan pemerintah dapat menetapkan standar rasio guru, sehingga agar terlihat target yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang ditetapkan.
Adapun di bidang kesehatan, DPRD mengharapkan agar kualitas pelayanan pada rumah sakit ODSK dan rumah sakit lainnya di bawah kewenangan pemerintah provinsi, itu memberikan sarana dan prasarana, tenaga ahli yang ditempatkan pada bidangnya masing-masing dalam mendukung kinerja pelayanan rumah sakit.
Di bidang Lingkungan hidup, kiranya pemerintah dapat mengawasi dampak lingkungan yang terjadi dari proses pembangunan gedung-gedung, seperti limbah bekas dan pelaksanaan proyek pembangunan dan limbah dari rumah sakit agar dapat diperhatikan.
Bidang pekerjaan Umum perumahan kawasan permukiman dan pertanahan dengan, pemerintah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terkait dengan perbaikan ruas ruas jalan nasional, yang merupakan kewenangan pemerintah pusat kepada instansi terkait mengenai kualitas pengerjaan jalan provinsi, yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum.
Bidang perencanaan pembangunan, dalam penyusunan pembangunan wajib menindaklanjuti hasil reses anggota DPRD dalam penyusunan RKPD melalui pokok pikiran DPRD.
