Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Pemerataan pembangunan infrastruktur hingga wilayah perbatasan menjadi salah satu perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Komitmen tersebut terlihat dari pengawalan alokasi anggaran ratusan miliar rupiah untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Kepulauan Talaud dan Sangihe.
Salah satu proyek yang menjadi prioritas yakni pembangunan Jalan Lingkar Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan alokasi anggaran sebesar Rp102 miliar, termasuk akses jalan Laine–Pintareng.
Pembangunan ini menjadi harapan masyarakat setempat yang selama bertahun-tahun mendambakan akses jalan lebih layak guna menunjang konektivitas dan memperlancar transportasi darat di wilayah kepulauan terluar Indonesia.
Dalam memperjuangkan kebutuhan tersebut, Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sulut, termasuk Amir Liputo, turut berperan aktif mengawal aspirasi masyarakat kepulauan agar masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan.
Fransiscus dinilai konsisten memperjuangkan kebutuhan infrastruktur kawasan perbatasan dalam pembahasan anggaran, baik di tingkat daerah maupun melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Pasalnya, Pulau Salibabu sebagai salah satu pulau di wilayah Kepulauan Talaud masih menghadapi tantangan geografis yang cukup berat. Selama ini, aksesibilitas darat di wilayah tersebut didominasi jalan tanah yang sulit dilalui, terutama ketika musim hujan.
Melalui sinergi legislatif, DPRD Sulut terus mendorong pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur bagi wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Alokasi anggaran tersebut diharapkan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Legislator PDI Perjuangan ini menjelaskan, akses jalan yang lebih baik akan memangkas biaya dan waktu distribusi barang antarwilayah di Pulau Salibabu.
“Memperlancar pengangkutan komoditas pertanian dan perikanan warga lokal ke pusat pasar serta membuka aksesibilitas wilayah terisolasi untuk mendorong tumbuhnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan utara NKRI,” jelasnya.
Perjuangan mengawal anggaran infrastruktur ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD Sulut agar pemerataan pembangunan tidak hanya terpusat di daratan utama, tetapi juga menjangkau wilayah terdepan perbatasan negara.
Kepastian mengenai alokasi anggaran tersebut mengemuka dalam rapat lanjutan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (11/11/2026).
Ketua TAPD yang juga Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, menegaskan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur tersebut menjadi salah satu prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
