Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Nick Adicipta Lomban, menyoroti sejumlah prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam penyusunan anggaran tahun 2027, khususnya pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.
Hal tersebut disampaikan Nick dalam rapat lanjutan Banggar DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Rabu (11/11/2026) kemarin.
Terkait penyesuaian anggaran, Nick menilai sebagian besar alokasi tersebut telah memiliki peruntukan dari pemerintah pusat. Karena itu, dirinya tidak terlalu banyak menggali lebih jauh mengenai komponen anggaran tersebut.
Namun, berdasarkan dokumen yang dipelajarinya, Nick melihat pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus Pemprov Sulut pada 2027.
Menurutnya, meskipun menghadapi keterbatasan fiskal, pemerintah daerah tetap berupaya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, termasuk di wilayah kepulauan.
“Saya melihat dari dokumen yang ada, fokus Pemprov di 2027 pada infrastruktur. Meski fiskal terbatas, Pemprov tidak hilang akal dengan melakukan restrukturisasi anggaran. Saya apresiasi rencana pembangunan atau perbaikan di kepulauan,” ungkap Nick.
Meski demikian, ia berharap perhatian terhadap pembangunan di wilayah kepulauan tetap diimbangi dengan kebutuhan infrastruktur di daerah lain, terutama Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yang merupakan daerah pemilihan (dapil)-nya.
“Saya berharap mayoritas di kepulauan, tetapi jangan sampai mengabaikan Kota Bitung dan Minut, dapil kami serta daerah lainnya di Sulut,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Nick turut mengingatkan pentingnya kesiapan anggaran dan sarana pendukung penanggulangan bencana.
Ia menunjuk proyeksi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2027 sebesar Rp5 miliar yang disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan apabila terjadi bencana.
Menurutnya, ketersediaan anggaran perlu diikuti kesiapan peralatan di lapangan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut yang sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III bersama instansi tersebut.
Nick mengungkapkan, BPBD masih membutuhkan tambahan pompa yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi berbagai kondisi, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan.
“Selain untuk musim kemarau, pompa bisa berguna untuk musim penghujan atau banjir,” jelasnya.
Tak hanya persoalan peralatan, Nick juga mengingatkan bahwa dokumen kajian risiko bencana daerah yang berlaku untuk periode lima tahunan, yakni 2021–2026, perlu diperbarui pada 2027.
Ia berharap BPBD dapat mempersiapkan penyusunan kajian tersebut sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana ke depan.
Namun, Nick menekankan agar kajian risiko bencana tidak berhenti sebatas dokumen administratif, melainkan benar-benar menjadi pedoman dalam menentukan langkah mitigasi dan penanganan risiko bencana.
“Tapi jangan hanya sekadar kajian, tetapi jadi guideline untuk penanggulangan risiko bencana,” pungkasnya.
Melalui pembahasan tersebut, Nick mendorong agar perencanaan anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kesiapan daerah menghadapi potensi bencana melalui dukungan anggaran, peralatan, dan perencanaan mitigasi yang terarah.
