Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Kesiapan anggaran sektor pertanian menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Pricilya Rondo.
Dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut terkait program dan kebijakan anggaran tahun 2027, Senin (9/11/2026) tadi, Pricilya menyoroti belum terlihatnya secara jelas kebutuhan anggaran prioritas Dinas Pertanian dalam pembahasan program tahun anggaran 2027.
Ia mengungkapkan, saat Komisi II DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja, kebutuhan prioritas anggaran 2027 belum mencantumkan secara jelas alokasi untuk Dinas Pertanian.
Padahal, berdasarkan informasi yang diperoleh Komisi II dalam RDP bersama Dinas Pertanian, Sulut menjadi salah satu daerah yang dipersiapkan sebagai lumbung pangan nasional.
“Ketika berbicara tentang lumbung pangan nasional, tentu ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemprov. Ini bukan hanya soal penetapan program, tetapi juga bagaimana kesiapan anggaran dan dukungan sektor pertanian,” ungkap Pricilya.
Menurutnya, ambisi menjadikan Sulut sebagai salah satu lumbung pangan nasional harus diikuti dengan perencanaan program dan dukungan anggaran yang memadai.
Pricilya juga mengaitkan hal tersebut dengan kondisi ketahanan pangan di daerah.
Ia mengungkapkan, berdasarkan penyampaian salah satu kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada 6 Juli 2026, capaian ketahanan pangan disebut mencapai 76 persen, sementara posisi Pemprov Sulut berada di angka 72 persen.
Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian dalam menyusun program dan kebijakan ke depan, terutama untuk memastikan kesiapan Sulut menjalankan peran sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“Ini tentu ada korelasinya. Kita perlu melihat apakah dengan kondisi tersebut, kesiapan program lumbung pangan nasional nantinya bisa lebih optimal, termasuk dukungan program dan penganggarannya,” tegasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, menjelaskan bahwa Pemprov Sulut terus memperkuat langkah strategis untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penyangga sekaligus lumbung pangan nasional, sejalan dengan visi swasembada pangan.
Salah satu langkah yang dilakukan, menurut Tahlis, yakni melalui penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
“Salah satunya dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), itu sudah jadi kewajiban Pemprov ketika suatu saat menghadapi musibah pangan,” jelas Tahlis.
