Penulis: Tim Redaksi
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.
Pekerja yang memenuhi kriteria berpeluang mendapatkan bantuan total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus, dengan perhitungan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.
Ketentuan ini penting diketahui pekerja dan buruh karena kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saja tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan.
Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, termasuk status kewarganegaraan, masa kepesertaan, serta batas maksimal upah.
Penjelasan Kemnaker tersebut memberikan gambaran mengenai kelompok pekerja yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa BSU merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi pekerja dan buruh Indonesia.
“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (7/11/2026).
Kemnaker Jelaskan Persyaratan Penerima BSU 2026
Persyaratan penerima BSU 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Regulasi tersebut dapat dibaca melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemnaker.
Indah menjelaskan, terdapat beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi pekerja atau buruh agar masuk dalam kelompok penerima BSU 2026.
Berikut persyaratannya:
- Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum daerah yang berlaku.
Khusus pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas maksimal upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, pekerja di daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan, dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Kemnaker juga mengatur dasar perhitungan upah yang digunakan dalam penetapan penerima bantuan. Angka yang menjadi acuan adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.
Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Informasi mengenai ketentuan ini juga dapat dilihat melalui portal resmi Bantuan Subsidi Upah 2026 Kemnaker.
ASN, TNI dan Polri Tidak Berhak Menerima BSU
Selain menetapkan kriteria penerima, Kemnaker menjelaskan kelompok pekerja yang tidak termasuk dalam sasaran program bantuan subsidi upah tahun ini.
Pekerja atau buruh yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, serta anggota Polri aktif tidak dapat menerima BSU 2026.
Di sisi lain, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari mekanisme penentuan penerima agar bantuan pemerintah disalurkan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, BeritaManado.com juga telah mengulas ketentuan BSU 2026, termasuk besaran bantuan Rp900.000 dan kriteria pekerja yang berhak menerimanya. Informasi tersebut dapat dibaca melalui artikel Kemnaker Tetapkan Ketentuan BSU 2026, Pekerja Berhak Terima Bantuan Rp900 Ribu.
Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut, Kemnaker menyediakan layanan melalui laman resmi https://bsu.kemnaker.go.id atau pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630.
Dengan memahami persyaratan yang berlaku, pekerja dapat mengetahui kriteria penerima BSU 2026 sekaligus memastikan kesesuaian data kepesertaan dan upah yang tercatat.
