MANADO, BeritaManado.com– Data perlintasan yang tak akurat bukan sekadar soal angka. Bisa jadi, itu celah bahaya bagi pengawasan orang asing.
Karena itulah Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sulawesi Utara (Sulut) meluncurkan inovasi Mapalus Presisi, untuk memperkuat tata kelola passenger recap atau rekapitulasi data penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut, I Gusti Bagus M Ibrahim, menjelaskan bahwa inovasi ini menempatkan Kanwil sebagai garda pengawasan, kontrol, dan penjaminan mutu (quality assurance) atas pengolahan data perlintasan.
Tujuannya satu: data yang dilaporkan ke Ditjen Imigrasi benar-benar valid dan akurat. Nama Mapalus sendiri diambil dari tradisi gotong royong khas Minahasa.
“Mapalus dalam kolaborasi artinya kita bekerja bersama-sama secara gotong royong, presisi dalam data. Jadi, Mapalus Presisi. Saya ambil ini untuk memberikan penguatan terhadap tata kelola passenger recap,” ujar Ibrahim dalam kegiatan Ngobrol Pintar (Ngopi) Imigrasi dan Pers (Imipers) Sulut, Rabu (11/11/2026), di Kantor Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut.
Passenger recap, kata Ibrahim, adalah rekapitulasi seluruh penumpang yang keluar masuk melalui TPI Bandara Sam Ratulangi.
Sulut Dilirik Investor, Data Harus Valid
Ibrahim menekankan, validitas data kian mendesak seiring posisi strategis Sulut yang mulai dilirik investor global. Pembangunan hotel-hotel bintang lima di Minahasa Utara jadi salah satu penandanya.
Pertumbuhan pariwisata dan investasi itu, menurutnya, akan mendongkrak mobilitas wisatawan mancanegara maupun domestik lewat Bandara Sam Ratulangi.
“Kalau data ini tidak kita bekali menjadi data yang valid, sangat disayangkan, bisa jadi juga berbahaya. Padahal data keluar masuknya orang, baik WNI maupun orang asing, bisa kita olah menjadi bahan pengawasan orang asing,” ujarnya.
Alur Baru: Lewat Verifikasi Kanwil
Lewat sistem baru ini, data perlintasan tidak lagi langsung dikirim dari TPI Bandara Sam Ratulangi ke Ditjen Imigrasi. Kini data harus melewati tahap verifikasi di Kanwil lebih dulu.
“Alurnya dari TPI ke Kanwil. Jika sudah divalidasi oleh Kanwil, dikembalikan lagi ke TPI untuk dilaporkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Kerja sama antara TPI, Kanwil, dan Kanim inilah yang menjadi Mapalus, gotong royong dan presisi dalam data. Kita mendapatkan data valid untuk dilaporkan ke pimpinan di Ditjen Imigrasi,” tuturnya.
Maskapai Wajib Unggah Manifest Sebelum Terbang
Penguatan tata kelola ini juga diintegrasikan dengan Sistem Informasi Perlintasan (SIPP) serta perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak maskapai. Lewat PKS tersebut, maskapai wajib mengunggah data manifest penumpang sebelum pesawat lepas landas. Data itu kemudian dicocokkan secara ketat oleh petugas Imigrasi.
“Ini guna mencegah anomali data maupun potensi penyalahgunaan di lapangan,” ujarnya.
Hadir mendampingi Kakanwil dalam kegiatan tersebut Kabid Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Rejeki Putra Ginting; Plt Kabid Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Hendrik Rompis; Katim Intelijen Kiven Manus; serta Katim Humas Valent Pontororing.
Deidy Wuisan
