MANADO, BeritaManado.com– Walhi Sulawesi Utara bersama komunitas terdampak, jaringan organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa menggelar aksi kampanye “Dari Tapak ke COP31” di Daseng Karangria, Kecamatan Tuminting, Manado Utara, Senin (9/11/2026) siang.
Aksi ini digelar bersamaan dengan pembukaan COP31 di Antalya, Turkiye, dan mendahului penyampaian posisi negara pada 11-12 atau 17-18 November 2026.
Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 Wita itu bertujuan mendorong pemerintah memasukkan tuntutan Walhi dan komunitas terdampak ke dalam posisi resmi Indonesia di COP31. Pesan yang diusung adalah “Put Life Before Profit. Recognize Community Rights Now”.
Persoalan di Tapak
COP31 berlangsung 9-20 November 2026 dan berfokus pada implementasi, bukan komitmen baru. Walhi Sulut menilai ukuran implementasi itu ada di tingkat tapak.
Mereka menyebut sejumlah proyek atas nama pembangunan di Sulut justru mempersempit ruang hidup warga dan menambah kerentanan iklim:
- Reklamasi pesisir Manado Utara meminggirkan nelayan dan dikhawatirkan meningkatkan risiko banjir. Izinnya digugat masyarakat sipil.
- TPA Sumompo menerima sekitar 500 ton sampah per hari dan pernah terbakar pada Oktober 2023. Warga sekitar melaporkan gangguan paru-paru.
- Paputungan dan Pulisan, Likupang Barat: pembangunan di kawasan KEK Likupang disebut menghalangi akses nelayan ke laut, merampas wilayah kelola rakyat, hingga mengkriminalisasi petani nelayan yang memperjuangkan ruang hidupnya.
- Di Kalasey Dua, petani digusur untuk pembangunan politeknik pariwisata.
- Sangihe: warga memenangkan putusan PTUN Manado pada 2022 dan izin operasi produksi dicabut, tetapi tambang ilegal disebut masih beroperasi. PT TMS menargetkan izin produksi terbit lagi pada Oktober 2026.
Walhi menilai pola yang sama berulang: ruang hidup nelayan, petani, masyarakat adat, dan komunitas lokal ditukar dengan proyek bisnis, tanpa pengakuan atas peran mereka menjaga pesisir, laut, dan hutan.
Dorong Pendekatan Non-Pasar
Walhi mendorong pemerintah memakai pendekatan non-pasar dalam Pasal 6.8 Perjanjian Paris, yakni pendanaan, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas, untuk mengakui wilayah kelola dan aksi iklim komunitas, bukan sekadar menjual kredit karbon.
Jika tuntutan diadopsi, pemerintah dapat ditagih implementasinya setelah COP31. Jika tidak, Walhi menyatakan akan mengontra narasi pemerintah selama dan sesudah COP31.
“COP31 disebut sebagai forum implementasi, bukan lagi soal komitmen, maka ukurannya ada di tapak. Di Sulawesi Utara, nelayan kehilangan akses ke laut, petani digusur, warga sekitar TPA Sumompo menghirup udara tercemar, dan Sangihe terus diincar industri tambang, semua atas nama pembangunan dan investasi,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Riedel Pitoy.
Menurutnya, masyarakat adat dan komunitas lokal adalah penjaga laut, pesisir, dan hutan yang sesungguhnya, namun peran mereka belum diakui negara. “Pengakuan bukan hadiah, melainkan hak. Pemerintah punya jalan lewat pendekatan non-pasar Pasal 6.8 Perjanjian Paris, tidak sekadar menjual kredit karbon,” ujarnya.
Riedel menegaskan aksi dilakukan sebelum Indonesia menyampaikan posisinya agar suara dari tapak ikut membentuk sikap resmi negara. “Jika tuntutan diadopsi, kami akan menagih implementasinya. Jika tidak, kami akan terus melawan narasi yang menutupi kenyataan di lapangan,” katanya.
Rangkaian Kegiatan
Aksi diisi pemaparan tentang COP31 dan tuntutan Walhi, cerita santai bersama perwakilan komunitas, pembentangan spanduk, pembuatan mural, pameran kreatif, serta pengambilan video dan wawancara langsung untuk video kampanye.
Hadir perwakilan YLBHI LBH Manado, Yayasan Suara Nurani Minaesa, organisasi mahasiswa (PMII, HMI, GMKI, Gusdurian, IMM, dan lainnya), Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi Manado Utara, komunitas PAJAKAT, warga TPA Sumompo, Solipetra, dan perwakilan masyarakat Sangihe di Manado.
Sasa Petahiang, perwakilan aktivis sekaligus panitia, mengatakan kegiatan ini selain mengampanyekan COP31, juga menjalin solidaritas antarlembaga, organisasi, mahasiswa, dan masyarakat sipil agar saling mendukung dalam setiap isu di tapak masing-masing.
Staf Kampanye Walhi Sulut, Septian Ade Putra, mengatakan kampanye ini menjadi ruang bagi komunitas bercerita dengan suara sendiri. “Kami ingin cerita dari komunitas di Sulawesi Utara, dari nelayan, petani, sampai warga di sekitar TPA, didengar langsung lewat suara mereka sendiri, bukan lewat pihak lain,” ujarnya.
Ia menyebut video dan wawancara dari kegiatan ini akan disebarkan ke publik, dan berterima kasih kepada orang muda serta organisasi mahasiswa yang mendukung.
“Kehadiran mereka menunjukkan bahwa isu iklim dan ruang hidup adalah urusan semua generasi,” katanya.
Kampanye ini menggunakan tagar #LifeBeyondProfit, #RecognitionFirst, #PulihkanSulawesiUtara, #PulihkanIndonesia, dan #COP31.
Deidy Wuisan
