Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan dokumen kependudukan masih menjadi perhatian DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Hal ini disoroti Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut, Rhesa Waworuru saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil KB) Provinsi Sulut.
Dalam penyampaiannya, Rhesa mengingatkan bahwa salah satu fungsi Disdukcapil Provinsi Sulut adalah melakukan koordinasi dengan dinas terkait di kabupaten dan kota.
Karena itu, ia meminta agar persoalan percaloan dan pungli dalam pelayanan administrasi kependudukan turut menjadi perhatian serius melalui koordinasi dan pengawasan.
“Saya temui masih banyak oknum calo dan pungli dalam hal pengurusan. Memang secara nilai masih kecil, tetapi bagi masyarakat kecil, apalagi kondisi ekonomi yang sedang sulit, hal itu sangat terasa,” ungkap Rhesa.
Menurutnya, besaran pungutan yang mungkin dianggap kecil oleh sebagian pihak tetap menjadi beban bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan.
Rhesa pun meminta Disdukcapil Sulut tidak mengabaikan persoalan tersebut dan lebih serius mendorong pelayanan yang bersih, transparan serta bebas dari praktik percaloan.
“Saya minta sekaligus mengimbau untuk menyeriusi masalah ini,” tegasnya.
Ia berharap koordinasi antara Disdukcapil Provinsi Sulut dan instansi kependudukan di kabupaten/kota dapat diperkuat sehingga masyarakat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus melalui perantara maupun mengeluarkan biaya di luar ketentuan.
