Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Rocky Wowor, mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Rocky Wowor, raihan opini WTP tersebut merupakan bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah terus menunjukkan perbaikan dan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pertama-tama kami memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut yang kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI. Opini WTP ini untuk yang ke -12 kalinya bagi Sulut. Ini merupakan capaian yang patut disyukuri dan menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan dengan baik,” ujar Rocky.
Meski demikian, Rocky menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ia mengingatkan agar seluruh rekomendasi dan catatan yang disampaikan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat segera ditindaklanjuti oleh jajaran Pemprov Sulut.
Menurutnya, tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mencegah terjadinya temuan yang berulang pada tahun-tahun mendatang.
“Opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Catatan dan rekomendasi BPK perlu ditindaklanjuti secara serius agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Rocky juga menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal pelaksanaan rekomendasi BPK serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“DPRD, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Harapannya, capaian WTP ini sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat Sulut,” pungkas Rocky.
