Manado – Pada rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS APBD 2014, Kamis (14/11) sore, Ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho Lintang STh menyampaikan beberapa catatan DPRD hasil pembahasan badan anggaran.
Catatan DPRD untuk eksekutif meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, pendanaan bagi badan pemberdayaan perempuan dan anak serta kesepakatan lain hasil kesepakatan pembahasan KUA-PPAS APBD 2014.
“Di bidang ekonomi misalnya perlu diterbitkan peraturan gubernur batas harga cengkeh dan kopra.
Perhatian pemerintah di bidang pendidikan untuk orang usia lanjut. Pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Salindeho. (Jerry)
Wakil Gubernur Djouhari Kansil mewakili Gubernur mengatakan menampung semua aspirasi DPRD. “Semua aspirasi ditampung, pemerintah akan melihat skala prioritas juga melihat wewenang pemerintah kabupaten dan kota,” tukas Kansil. (Jerry)
Manado – Pada rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS APBD 2014, Kamis (14/11) sore, Ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho Lintang STh menyampaikan beberapa catatan DPRD hasil pembahasan badan anggaran.
Catatan DPRD untuk eksekutif meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, pendanaan bagi badan pemberdayaan perempuan dan anak serta kesepakatan lain hasil kesepakatan pembahasan KUA-PPAS APBD 2014.
“Di bidang ekonomi misalnya perlu diterbitkan peraturan gubernur batas harga cengkeh dan kopra.
Perhatian pemerintah di bidang pendidikan untuk orang usia lanjut. Pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Salindeho. (Jerry)
Wakil Gubernur Djouhari Kansil mewakili Gubernur mengatakan menampung semua aspirasi DPRD. “Semua aspirasi ditampung, pemerintah akan melihat skala prioritas juga melihat wewenang pemerintah kabupaten dan kota,” tukas Kansil. (Jerry)