BeritaManado.com – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, memberikan penjelasan mengenai perubahan sikap politik partainya terkait wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung atau melalui DPRD.
Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat saat ini memilih untuk mengikuti arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurutnya, bahwa perubahan sikap ini didasari oleh evaluasi perjalanan demokrasi Indonesia selama dua dekade terakhir.
Melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com, Dede Yusuf menilai, setiap sistem pemilihan memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dikaji ulang secara berkala.
“Setiap periode, setiap konteks, kan kita sudah dua dekade melakukan itu (Pilkada langsung). Min plus-nya pasti ada. Undang-undang saja biasanya setelah 4-5 tahun itu pasti akan dievaluasi. Kami mencoba mengkaji, memanggil seluruh kepala daerah, termasuk menyerap masukan masyarakat,” ujar Dede Yusuf di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (13/1/2026).
Terkait posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sebelumnya dikenal konsisten mendukung Pilkada langsung, Dede mengungkapkan bahwa Presiden ke-6 RI tersebut kini telah menyerahkan sepenuhnya keputusan strategis partai kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“(Sikap SBY) sudah diserahkan kepada Ketua Umum kami, Mas AHY, untuk mengambil keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan Partai Demokrat. Termasuk (soal Pilkada),” tegasnya.
Dede menambahkan bahwa SBY juga memberikan arahan agar partai tidak terjebak dalam perdebatan politik yang waktunya masih cukup jauh.
Mengingat siklus Pilkada berikutnya baru akan terjadi pada 2031, SBY meminta Demokrat fokus pada urusan kemanusiaan yang lebih mendesak.
Saat ini, fokus utama Partai Demokrat dan pemerintah adalah percepatan rehabilitasi bencana di Sumatera, di mana Menteri Dalam Negeri telah ditunjuk sebagai Ketua Satgas.
Dede menyebut penanganan bencana ini jauh lebih penting daripada meributkan mekanisme Pilkada saat ini.
“Proses ini masih panjang. Ada rehabilitasi bencana di Sumatera yang membutuhkan proses dan biaya besar. Pak SBY mengatakan kita fokus pembenahan ini dulu. Urusan pilihan masih 2031. Jadi, pada prinsipnya saat ini kita ikut dengan rencana Presiden (Prabowo),” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dede menyampaikan bahwa urusan teknis mengenai sistem pemilihan nantinya akan dibahas secara mendalam melalui Panitia Kerja (Panja) UU Pemilu di DPR.
Namun untuk saat ini, Demokrat memilih untuk menjaga kondusivitas dengan mendukung kebijakan pemerintah.
“Kita akan melakukan pembahasan demi pembahasan ke depan. Sederhananya seperti itu karena kami tetap akan menerima masukan dari masyarakat,” pungkasnya.
(rds)
Baca juga:
- Gerindra Dorong Pilkada via DPRD, Rp37 Triliun Diklaim Bisa untuk Rakyat
- Peta Dukungan Pilkada Lewat DPRD di Senayan, Siapa Ingin Ganti Suara Rakyat?
- KIM Plus Kuasai DPR RI, Arah Pilkada via DPRD Kian Nyata: Muhidin Sebut Sudah 90 Persen
- Pilkada Lewat DPRD Kembali Menguat, Golkar-Gerindra Dorong Perubahan, PDIP Tegas Menolak
- Bahlil, Dasco, Zulhas dan Muhaimin Bertemu di Jakarta, Isu Pilkada Lewat DPRD Mengemuka
