Manado, BeritaManado.com — Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali menguat di tingkat nasional.
Jika selama ini masyarakat memilih langsung gubernur, bupati, dan wali kota melalui bilik suara, kini muncul kembali opsi lama: kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Isu tersebut pelan tapi pasti ikut bergema hingga ke daerah, termasuk Sulawesi Utara.
Di penghujung 2025, sejumlah partai politik di parlemen mulai terbuka mendorong pembahasan ulang sistem pilkada.
Alasan yang dikemukakan beragam, mulai dari tingginya biaya politik, potensi konflik sosial, hingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Wacana ini pun memunculkan pertanyaan besar di tengah publik: apakah rakyat masih akan memilih langsung pemimpinnya?
GOLKAR Dorong Evaluasi Pilkada Langsung
Partai Golkar menjadi salah satu partai yang paling konsisten menyuarakan perlunya evaluasi terhadap pilkada langsung.
“Partai Golkar mengusulkan pilkada melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” bunyi siaran pers Golkar, Minggu (21/12/2025).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menegaskan sikap tersebut telah lama dikaji partainya.
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan,” kata Bahlil.
GERINDRA Soroti Beban Anggaran
Sikap serupa disampaikan Partai Gerindra.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menilai wacana ini patut dipertimbangkan secara serius untuk segera diterapkan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/12/2025).
Salah satu sorotan utama Gerindra adalah lonjakan biaya penyelenggaraan pilkada yang dinilai sangat fantastis.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tersebut.
PAN Terbuka, PKB Masih Menimbang
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan terbuka terhadap opsi pilkada melalui DPRD, dengan catatan penguatan fungsi pengawasan lembaga legislatif harus menjadi prioritas.
“Pada prinsipnya PAN selalu terbuka dengan semua opsi yang ada. Tujuan kita hanya satu, agar representasi masyarakat dan rakyat melalui sistem demokrasi bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan kualitas demokrasi yang semakin kuat,” kata Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, Selasa (30/12/2025).
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberi sinyal akan ikut membahas wacana ini secara serius, meski hingga kini belum menetapkan sikap final.
