Namun, hingga kini, laporan pertanggungjawaban yang detail dan mudah diakses publik masih menjadi angan-angan, sebuah isu yang bahkan disinggung dalam jurnal akademis.
Label “internasional” yang menjadi justifikasi utama atas anggaran besar ini pun patut dievaluasi secara kritis.
Memang, perhelatan 2025 melaporkan partisipasi dari beberapa negara sahabat seperti Jepang, Amerika Serikat, Turki, Albania, dan Filipina.
Namun, kritik dari studi sebelumnya yang menyatakan program TIFF “belum sepenuhnya efektif” karena minimnya partisipasi dan kunjungan internasional tetap memicu pertanyaan mendasar tentang return on investment.
Apakah tingkat partisipasi yang ada sudah sepadan dengan biayanya?
Terjadi sebuah kesenjangan antara branding yang megah dengan realitas yang mungkin tidak sebanding, yang didanai oleh uang publik dalam sebuah sistem yang kurang transparan.
Mengkritik memang mudah, tetapi jalan keluar harus dirumuskan.
TIFF tidak harus dibatalkan, tetapi harus direformasi secara fundamental.
Penyelenggara bisa mulai dengan berkiblat pada event sekelas Pasadena Rose Parade, yang tidak hanya melaporkan dampak ekonomi total, tetapi juga merincinya hingga ke penciptaan lapangan kerja dan pendapatan pajak secara transparan.
Pergeseran paradigma mutlak diperlukan: dari tontonan menjadi ekosistem.
Buatlah mekanisme formal, seperti koperasi, agar petani bunga menjadi pemasok utama dengan harga yang pantas.
Prioritaskan dan berikan subsidi bagi UMKM asli Tomohon. Alokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan sampah pasca-acara.
Dan yang terpenting, terbitkan laporan pertanggungjawaban anggaran yang bisa diakses oleh setiap warga yang pajaknya turut mendanai festival ini.
Bentuk dewan penasihat komunitas agar suara mereka yang di bawah benar-benar didengar dalam perencanaan, bukan hanya sebagai objek dalam pelaksanaan.
Tanpa akar yang menyejahterakan tanahnya sendiri, semegah apa pun festival bunga ini hanyalah rangkaian bunga potong yang indah sesaat, sebelum layu dan dilupakan.
(Reinhard Tololiu)
