Penulis: Alfrits Semen | Minahasa Utara
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara atas LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
LHP diterima langsung Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, yang diserahkan Ketua BPK RI Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, Jumat (29/5/2026).
Dengan capaian tersebut, Pemkab Minahasa Utara berhasil mempertahankan opini WTP untuk kelima kalinya secara berturut-turut, di era kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung.
Sebelumnya, Pemkab Minahasa Utara juga sukses meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023, dan 2024.
Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat Pemkab Minahasa Utara dan Ketua DPRD Minahasa Utara.
Diketahui, opini WTP merupakan opini tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
