Penulis: Alfrits Semen
SATU hal yang tidak bisa dibantah dari kunjungan 13 Duta Besar negara-negara Uni Eropa ke Minahasa Utara.
Peristiwa itu bukan agenda yang lahir dalam semalam, apalagi sekadar kunjungan seremonial.
Di baliknya terdapat proses panjang membangun kepercayaan, komunikasi, dan reputasi daerah di mata dunia.
Tidak banyak pemerintah kabupaten di Indonesia yang mampu menghadirkan delegasi diplomatik sebesar itu.
Karena itu, kedatangan para duta besar layak dibaca sebagai pengakuan bahwa Minahasa Utara mulai diperhitungkan dalam percaturan kerja sama internasional, khususnya pada isu lingkungan, ekonomi biru, dan pembangunan berkelanjutan.
Selama ini, perjalanan luar negeri kepala daerah kerap dipandang sinis.
Tidak sedikit yang mempertanyakan manfaatnya bagi masyarakat.
Namun, ukuran sebuah diplomasi bukanlah seberapa sering seseorang bepergian, melainkan hasil yang dibawa pulang.
Dalam konteks itu, Bupati Joune Ganda mulai menunjukkan bahwa diplomasi daerah dapat menghasilkan dampak nyata.
Kehadiran 13 duta besar Uni Eropa merupakan bukti bahwa komunikasi yang dibangun selama ini tidak berhenti pada forum-forum internasional, tetapi berlanjut menjadi perhatian konkret terhadap Minahasa Utara.
Yang menarik, para diplomat datang bukan karena undangan seremonial pemerintah daerah.
Mereka ingin melihat langsung kondisi pesisir, berdialog dengan masyarakat, dan menilai kesiapan Minahasa Utara menjalankan program Blue Economy yang didukung Bank Dunia dan Bank Pembangunan Jerman (KfW).
Artinya, yang diuji bukan pencitraan, melainkan realitas di lapangan.
Lebih penting lagi, kunjungan tersebut membawa harapan bagi masyarakat pesisir.
Program ekonomi biru tidak hanya berbicara tentang konservasi laut, tetapi juga bagaimana nelayan memperoleh penghidupan yang lebih layak tanpa harus mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan.
Pembangunan dan pelestarian lingkungan tidak lagi diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan, melainkan berjalan beriringan.
Terpilihnya Minahasa Utara sebagai salah satu lokasi percontohan juga tidak datang tanpa alasan.
Daerah ini beberapa tahun terakhir aktif dalam jejaring internasional, menjadi finalis penghargaan dunia, serta berhasil memperoleh pendanaan global untuk program perubahan iklim.
Rekam jejak itulah yang membangun kredibilitas Minut di mata komunitas internasional.
Tentu saja, masyarakat berhak berharap lebih.
Kunjungan para duta besar tidak boleh berhenti menjadi kebanggaan sesaat.
Pemerintah daerah harus mampu mengawal setiap peluang investasi, transfer pengetahuan, hingga program pemberdayaan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan, pelaku pariwisata, dan masyarakat pesisir.
Momentum ini sekaligus menjadi pengingat bahwa daerah tidak boleh hanya berpikir dalam batas administrasi kabupaten.
Di era global, pemerintah daerah juga dituntut mampu membangun jejaring internasional, memperkenalkan potensi lokal, sekaligus menarik perhatian dunia tanpa kehilangan identitasnya.
Jika peluang ini mampu dijaga dengan baik, maka kunjungan 13 duta besar Uni Eropa akan dikenang bukan sekadar sebagai catatan sejarah diplomatik, melainkan sebagai titik awal lahirnya babak baru pembangunan Minahasa Utara.
Pada akhirnya, diplomasi tidak diukur dari banyaknya perjalanan ke luar negeri, melainkan dari sejauh mana perjalanan itu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dan pada titik inilah, kunjungan para duta besar menjadi ujian sekaligus peluang bagi kepemimpinan Joune Ganda untuk membuktikan nama Minahasa Utara memang layak berdiri di panggung internasional.
