Minut, BeritaManado.com — Bank Indonesia mendorong penguatan ketahanan pangan dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Utara.
Hal ini disampaikan dalam High Level Meeting TPID, TP2DD, dan TPAKD yang digelar di Maumbi, Selasa (10/3/2026).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Renold Asri menjelaskan bahwa pada tahun 2026 Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
“Pada 2026, GNPIP bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan serta sinergi pusat dan daerah yang lebih terintegrasi,” ujar Renold.
Menurutnya, penguatan ketahanan pangan di daerah perlu dilakukan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan penguatan kelembagaan petani.
Renold juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat rantai pasok pangan, termasuk melalui kerja sama dengan Koperasi Wale Tani Mapalus serta petani unggulan lainnya.
“Penguatan peran BUMD dan kerja sama dengan kelembagaan petani menjadi langkah penting untuk memperkuat ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis di Minahasa Utara,” jelasnya.
Selain sektor pangan, Bank Indonesia juga mendorong percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah daerah perlu membuka kanal pembayaran nontunai melalui uang elektronik reader dengan bersinergi bersama bank RKUD maupun bank yang tergabung dalam Himbara untuk pemungutan berbagai jenis retribusi daerah,” tambah Renold.
Melalui langkah tersebut, diharapkan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah dapat semakin cepat sekaligus mendukung penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Minahasa Utara.
(***/srisurya)
