Boltim, BeritaManado.com – Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Timur) menggelar media gathering bersama pewarta biro Boltim, bertempat di aula goba molunow, Rabu (19/08/2020).
Kegiatan tersebut dalam rangka menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawasi Utara serta pemilihan bupati dan wakil bupati Boltim tahun 2020 dalam melawan hoax, ujaran kebencian dan politik uang.
Ketua Bawaslu Boltim, Harmoko Mando membuka langsung media gathering didampingi pimpinan Bawaslu Boltim Susanto Mamonto, kepala sekretariat Bawaslu Boltim Himawan Korompot, Bendahara Bawaslu Boltim Ramadan Mamangge beserta staf Bawaslu Boltim.
Susanto Mamonto saat membuka diskusi media gathering menyampaikan, dalam melawan hoax pihaknya mengingatkan media untuk bisa membackup pemberitaan sesuai fakta dan data di lapangan.
Menurut Susanto, media jangan hanya copy-paste dalam pemberitaan. Karena bisa saja tidak sesuai fakta di lapangan seperti coklit, karena berbicara data itu akan menjadi konsumsi publik, dan itu bisa saja menjadi pegangan partai politik.
“Ketika memuat berita dan berbicara persoalan angka harus betul-betul diperhatikan, jangan misalnya kami temukan data 20 di media sudah jadi 30, yang diserang kami bawaslu bukan di media, karena sumbernya dari kami,” ucap Susanto Mamonto.
Susanto juga mengingatkan terkait ujaran kebencian yang banyak terjadi di media sosial. Ia menyebut di group facebook menuju kursi panas pilkada 2020 banyak akun palsu yang menebar ujaran kebencian.
Selain bakal calon, Santo katakan ada juga penyelenggara yang diserang, karena pasti yang diserang itu Bawaslu bukan pihak lain yang lebih ke taknis, karena Bawaslu ini pengawasan sehingga yang diserang habis-habisan itu Bawaslu.
“Saya minta dan saya berharap, teman-teman menjadi mitra kami, tolong di backup lah sesuai fakta yang ada di Bawaslu seperti kerja-kerja Bawaslu. Jangan nanti misalnya masyarakat salah paham dengan apa yang disampaikan orang-orang di media sosial apalagi akun palsu,” tegas Susanto yang juga mantan wartawan ini.
Susanto juga menyinggung soal politik uang. Menurut koordinator divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan antar lembaga ini, politik uang merupakan kejahatan demokrasi yang harus dihilangkan.
(Riswan Hulalata)