
Manado, BeritaManado.com — Suasana lantai 6 Kantor Gubernur Sulawesi Utara berubah tegang pada Kamis (27/11/2025), ketika BAP DPD RI bersama Pemprov Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang mempertemukan pemerintah dan warga Pulau Bunaken serta Manado Tua.
Forum itu menjadi ajang terbuka bagi warga untuk menyampaikan kegelisahan mereka mengenai penetapan Kawasan Hutan Konservasi yang selama ini membayangi kehidupan mereka.

RDPU tersebut dipimpin langsung oleh Ketua BAP DPD RI Ahmad Syayuqi Soeratno, didampingi para pimpinan BAP.
Hadir pula Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay yang mewakili Gubernur Yulius Selvanus, bersama sejumlah pejabat OPD.
Ketua BAP DPD RI menegaskan bahwa forum ini adalah bentuk nyata hadirnya negara untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat.
“Agenda hari ini adalah amanat dan ikhtiar konstitusional untuk memastikan negara hadir secara nyata bagi rakyat,” tegas Syayuqi.
Lanjut Ahmad, berdasarkan tinjauan lapangan, maka BAP DPD RI menyimpulkan aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius.
Pertama informasi mengenai konflik primordial terkonfirmasi.
Kedua, dasar hukum lemah mengenai penetapan kawasan konservasi sehingga menimbulkan konflik.
Ketiga, prioritas dan mendesak, sehingga diperlukan tindakan segera dari kementerian kehutanan.
“Oleh karena itu BAP DPD RI merekomendasikan segera bentukan tim terpadu penataan batas, melibatkan Kementerian Kehutanan, untuk melakukan peninjauan ulang batas dan zonasi kawasan konservasi secara partisipatif,” katanya.
Kemudian, Rezonasi kawasan konservasi, yaitu mengeluarkan wilayah pemukiman padat, kebun masyarakat, dan lahan produktif dari status hutan konservasi Taman Nasional Bunaken.
Pengalihan fokus konservasi pada wilayah yang memiliki fungsi ekologi tinggi, seperti puncak Gunung Manado Tua, sehingga perlindungan alam tetap berjalan tanpa mengorbankan kehidupan warga.
Lebih lagi, ia menegaskan bahwa rekomendasi ini lahir dari kepentingan masyarakat, namun tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekologi kawasan.
(Jhonli Kaletuang)
