Manado, BeritaManado.com — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut selama 2 hari berturut-turut, Senin (23/8/2021) hingga Selasa (24/8/2021).
Rapat bersama yang digelar di ruang paripurna DPRD Sulut yang telah digelar selang dua hari, dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut sekaligus Ketua Banggar dr Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Wakil Ketua Billy Lombok.
Serta dihadiri langsung Sekprov sekaligus Ketua TAPD Sulut Edwin Silangen didampingi Asisten III Pemprov Sulut Asiano Gammy Kawatu, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dan sejumlah kepala SKPD Pemprov Sulut.
Agenda tersebut dalam rangka membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2021, yang diajukan oleh Pemprov Sulut.
Dalam kesempatan itu, Banggar DPRD Provinsi Sulut mengusulkan agar TAPD mengkaji lagi target pendapatan daerah.
“Kita sudah membahas KUA, lanjut lagi bahas PPAS. Dimintakan agar target pendapatan tersebut dirasionalisasi dengan situasi ekonomi yang terimbas pandemi Covid-19,” kata Ketua Banggar Fransiscus Silangen.
Pelaksanaan pembahasan tersebut berlangsung alot dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
Adapun pendapatan pada APBD Perubahan 2021 diproyeksi mengalami kenaikan sebesar Rp4,09 triliun atau naik 0.61 persen, dari penetapan APBD induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp4,07 triliun. Sementara, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari awalnya 1,413 triliun, diproyeksi naik menjadi Rp1,452 Triliun, atau mengalami ketambahan sebesar Rp68 miliar.
Sedangkan untuk dana transfer sebesar Rp2,63 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp2,59 triliun, sehingga selisih Rp42 miliar.
Kemudian, untuk pendapatan lain-lain yang sah masih tetap Rp20 miliar.
Di sisi belanja daerah, yang awalnya diproyeksikan Rp4,08 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp4,44 triliun atau ketambahan Rp352 miliar.
Sementara itu, belanja daerah terdiri dari belanja operasi Rp3,061 triliun, naik menjadi Rp3.022 triliun.
Belanja modal Rp562 Miliar, naik menjadi Rp912 miliar.
Belanja tidak terduga masih tetap, yakni Rp7 miliar.
Untuk belanja transfer Rp457 Miliar, naik menjadi Rp497 Miliar.
Dari segi pembiayaan, yakni penerimaan pembiayaan sebesar Rp95.4 miliar, naik menjadi Rp445.5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp80.1 miliar, naik menjadi R103 miliar.
(ADVERTORIAL)