Manado – Berbagai cara dilakukan setiap calon kepala daerah untuk memenangkan Pilkada. Pelanggaran Pilkada tak hanya terjadi saat pelaksanaan Pilkada, namun justru pelanggaran lebih banyak terjadi sebelum Pilkada atau Pra Pilkada.
Dugaan lelang mandat dari parpol serta pengisian jabatan penyelenggara di tingkat Ad Hoc menurut pengamat politik Dr Ferry Liando, patut diwaspadai dan diawasi masyarakat terhadap calon kepala daerah sebelum Pilkada.
“Adanya dugaan lelang mandat dari parpol kepada calon. Siapa paling tinggi setoran ke parpol maka figur tersebut yang di calonkan parpol. Hal ini biasanya terjadi di tingkat DPP.
Kemudian pengisian jabatan penyelenggara di tingkat Ad Hoc. Saat ini sedang ada seleksi PPK. Perlu diawasi jangan sampai ada intervensi dari para kontestan dalam pengisian jabatan tersebut”, tutur Liando.
Faktor-faktor lain yang patut diwaspadai, tambah akademisi Unsrat ini, adanya proposal yang diajukan calon-calon tertentu kepada pengusaha besar. Dengan maksud mensponsori pelaksanaan Pilkada.
“Di beberapa daerah modus ini berakhir dengan kompensasi penguasaan pihak sponsor atas kekayaan alam di daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang disponsori. Seperti tambang, hutan dan Sumber Daya Alam lainnya. Kemudian mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk menguntungkan bisnisnya”, tukasnya.
Juga politisasi lembaga- keagamaan. Menurut Liando, saat ini banyak kegiatan-kegiatan seremonial lembaga keagamaan yang bersifat politis. Ketua panitianya adalah para calon kepala daerah. Calon-calon mencari kesempatan untuk publikasi diri lewat kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian mempengaruhi masyarakat lewat nuansa-nuansa politis.
“Misalnya, jika ketua panitia dari politisi atau calon dari PDIP, mulai dari seragam
panitia, warna kursi hingga panggung di cat warna merah. Kalau calonnya dari Golkar maka semuanya bernuansa kuning. Demikian juga jika ketua panitianya dari Demokrat semuanya jadi biru. Tinggal kitab suci yang tidak berubah warnanya”, ujar Liando. (jerrypalohoon)
