TOMOHON – beritamanado.com – Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih mengungkapkan penandatanganan kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan RI dan Polri dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada acara penandatanganan kerjasama 28 Februari 2018 lalu.
Hal tersebut dikatakannya saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di lingkup Kabupaten/Kota se Sulut sekaligus Bimbingan Teknis Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Bareskrim Polri di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara yang dihadiri bupati/wali kota, Selasa (04/09/2018).
“Melalui penandatangan kerjasama ini nantinya semua pihak saling proaktif dalam melaksanakan kewajiban masing-masing serta terus menjalin interaksi dan koordinasi dalam berbagai bentuk yang konstruktif agar kerjasama yang terjalin dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan,” papar Sri.
Sementara Wali Kota Tomohon Jimmy Eman SE Ak saat menghadiri kegiatan tersebut mengatakan sektor perpajakan telah menjadi pilar bagi pembangunan negara, oleh karena itu, Pemerintah Kota Tomohon sangat mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menghimpun penerimaan negara.
“Saya optimis, penandatanganan perjanjian kerjasama ada hari ini akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penerimaan negara dari perpajakan terbukti sangat mendukung pembangunan di Kota Tomohon, pesatnya pembangunan adalah bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” ujarnya dalam penandatanganan perjanjian kerjasama pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai syarat pemberian layanan publik antara Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut dengan pimpinan daerah di Sulut.
(ReckyPelealu)
