Tomohon – Upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan komputer pada sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon mulai menunjukkan titik terang.
Kasie Intel Kejari Tomohon Togap Silalahi SH mengatakan, pihaknya saat ini sementara dan sedang berkoordinasi dengan pihak BPKP untuk menentukan dugaan kerugian negara untuk kasus tersebut. “Sementara berkoordinasi dengan BPKP dan tinggal menunggu hasil audit kerugian negara. Kasus ini semakin terungkap dan tinggal menunggu waktu untuk langkah selanjutnya,” ungkap Togap.
Diakuinya perkara ini memang sulit karena berkaitan dengan sistem komputer yang hanya sedikit orang yang paham dan mengerti. “Pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini sudah dimintai keterangan. Terbaru kami sudah melakukan audit investigasi bersama BPKP ke Jakarta dalam rangka mempelajari perkara tersebut,” katanya.
Sementara itu, Kajari Tomohon Muhamad Noor SH mengatakan pihaknya terus melakukan pengembangan atas kasus dugaan korupsi tersebut. “Jaksa kami terus bekerja untuk melihat sejauh mana keterkaitan sejumlah pihak dalam kasus ini dan perkara ini akan terus berjalan guna mengungkapnya. Kami tidak berhenti membuka kasus dugaan korupsi ini,” ujarnya.
Sejumlah keterangan yang berhasil dirangkum menyebutkan kasus ini disinyalir bermula dari adanya dugaan penggelembungan harga pada sistem operasi komputer pembayaran PBB online yang ditaksir mencapai Rp 900 juta. Nilai ini nyaris sama dengan nilai pengadaan belasan komputer dengan total kisaran anggaran mencapai Rp 1,9 miliar. (Ray)