Berita Utama

Timsus Percepatan Pembangunan Fokus Kawal Program Strategis Nasional untuk Sulut

Timsus Gubernur Percepatan Pembangunan Sulawesi Utara bersama Gubernur Sulut dalam pertemuan pengawalan program strategis nasional dan prioritas pembangunan daerah.
Timsus Gubernur Percepatan Pembangunan Sulawesi Utara bersama Gubernur Sulut usai pembahasan pengawalan program strategis nasional dan prioritas pembangunan daerah. Sinergi pusat dan daerah terus diperkuat demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Manado – Tim Khusus (Timsus) Gubernur Percepatan Pembangunan Sulawesi Utara menegaskan bahwa kehadiran tim akselerasi ini bukan untuk membatasi ruang gerak Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebaliknya, tim dibentuk untuk memperkuat sinergi daerah dengan pemerintah pusat dalam mengawal program prioritas nasional serta prioritas pembangunan daerah di Sulawesi Utara.

Sekretaris Timsus Gubernur Percepatan Pembangunan, Ivanry Matu, menjelaskan bahwa tim tersebut berperan mempercepat tindak lanjut berbagai usulan program dan proposal yang disusun OPD agar lebih efektif diproses di kementerian dan lembaga (K/L) di Jakarta.

ADVERTISEMENT

Menurut Ivanry, pola kerja Timsus dilakukan secara kolaboratif bersama OPD melalui pembaruan data serta monitoring progres secara rutin.

Ia menilai OPD memiliki keterbatasan karena padatnya rutinitas pelayanan dan pekerjaan di daerah, sehingga diperlukan penguatan pendampingan agar agenda prioritas Gubernur yang menyentuh langsung kepentingan rakyat dapat diurus secara lebih fokus dan cepat.

“Tim bersama OPD saling sinergi dalam hal update data dan progres. OPD terbatas dengan rutinitas di daerah, supaya lebih fokus mengurus program-program Gubernur untuk rakyat,” ujar Ivanry.

Menjawab anggapan bahwa pembentukan Timsus akan menambah beban anggaran, Ivanry menegaskan justru sebaliknya.

Ia menyebut keberadaan tim percepatan berpotensi mengefisiensi anggaran perjalanan dinas OPD ke pemerintah pusat karena fungsi pengawalan dan koordinasi intensif di Jakarta dapat dibantu oleh Timsus.

“Justru Timsus ini mengefisiensi anggaran perjalanan dinas OPD ke pusat. Kalau dibilang pemborosan, malah sebaliknya,” tegasnya.

Ia menambahkan, tim percepatan tidak membebani APBD karena para personelnya tidak menerima gaji.

“Meskipun tidak digaji, sebagai putra-putri Sulut tentu sudah menjadi keharusan kami untuk memberi diri dalam pembangunan Sulawesi Utara,” katanya.

Menanggapi dinamika opini publik di media sosial, Ivanry menyatakan pro dan kontra merupakan hal yang wajar dalam ruang demokrasi.

“Pro dan kontra di media sosial itu hal yang biasa. Untuk saat ini kami akan fokus bekerja saja, karena bagi kami ada tugas utama yang lebih penting untuk Sulut,” ujarnya.

Ivanry mengungkapkan bahwa kerja tim langsung berjalan sejak hari pertama menerima Surat Keputusan (SK).

“Hari pertama kami menerima SK, selang 10 menit setelah itu, bertempat di Wisma Negara Rudis Gubernur, kami langsung menggelar rapat dengan Sekprov, Bappeda, dan BKAD sebagai OPD strategis,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, tim telah menjadwalkan pertemuan dengan sejumlah OPD untuk membahas Matriks Penyelarasan Usulan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional yang telah disusun.

Lebih lanjut, Ivanry mengungkapkan bahwa sebelum tim terbentuk secara resmi, pendampingan dan pengawalan program sebenarnya telah dilakukan. Hasilnya, terdapat peningkatan signifikan pada sejumlah alokasi anggaran pusat yang sebelumnya relatif kecil namun terdongkrak melalui koordinasi dan lobi intensif.

Data tersebut, menurutnya, dapat ditelusuri pada beberapa OPD terkait.

Ivanry juga menegaskan bahwa kualitas personalia dalam tim tidak perlu diragukan.

Meski jumlahnya terbatas, tim diisi figur-figur yang memiliki jejaring luas serta pengalaman relevan di tingkat nasional dan sektor strategis.

“Tim kami memang kecil, tapi memiliki personel dengan kapasitas dan jaringan yang kuat,” katanya.

Ia menyebut Koordinator Tim, Susi F. Sigar, yang dinilai memiliki jejaring nasional dan pengalaman dalam proyek-proyek strategis.

Susi Sigar merupakan President Direktur PT Elshadai Servo Cons, yang menangani sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan SMA Taruna Nusantara di Malang, serta paviliun yang direncanakan menjadi tempat tinggal Presiden dan Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saat ini Ibu Susi Sigar juga sedang menangani proyek prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat dan Kampung Nelayan di berbagai wilayah Indonesia,” ungkap Ivanry.

Selain itu, Fanny A. Wulur, yang juga menjabat Wakil Ketua I INKINDO Pusat, disebut sebagai salah satu unsur penting tim.

Organisasi tersebut merupakan konsultan resmi terbesar dengan jejaring di 38 provinsi dan relasi luas di lingkungan kementerian dan lembaga.

“Pak Fanny adalah arsitek perencana strategis dengan rekam jejak puluhan tahun, banyak merancang dan membangun proyek strategis serta monumental di level nasional,” jelas Ivanry.

Ivanry juga menyoroti peran Julius Jems Tuuk, mantan anggota DPRD Provinsi dua periode, yang dinilai memiliki rekam jejak kuat dalam pengawasan pembangunan.

“Pak Jems Tuuk sangat serius mengawal pembangunan Sulut agar tepat sasaran. Integritasnya teruji, dekat dengan masyarakat, dan konsisten memperjuangkan kepentingan wong cilik,” ujarnya.

Sementara itu, Elisabeth Lihiang turut disebut sebagai bagian dari tim, dengan pengalaman sebagai mantan anggota DPRD Provinsi serta jejaring pengusaha nasional dan internasional yang diharapkan dapat membuka akses investasi ke Sulawesi Utara.

“Ibu Elisabeth memiliki jaringan pengusaha nasional dan internasional yang kami harapkan dapat membantu menarik investasi besar ke Sulut,” kata Ivanry.

Ivanry menegaskan bahwa Gubernur menugaskan Timsus untuk mengawal berbagai usulan proyek strategis nasional dan prioritas daerah, di antaranya Jalan Tol Manado–Amurang, Jembatan Pulau Lembeh, jalur Kereta Api Sulawesi, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, SMA Unggulan, pembangunan rumah sakit, SPAM, lanjutan Ring Road 3, revitalisasi Stadion Klabat, universitas di Bolmong, rumah susun ASN, sport center, normalisasi banjir Manado, jalan lingkar Pulau Salibabu dan Bandara Miangas, akses listrik 24 jam desa terpencil, KEK Bitung, revitalisasi irigasi, serta program strategis lainnya.

“Tentu ini bukan tugas mudah. Namun semakin banyak pihak berkolaborasi, tentu akan semakin cepat terealisasi,” katanya.

Ia pun memohon dukungan doa dan partisipasi aktif masyarakat Sulawesi Utara.

“Kami memohon doa agar seluruh usulan proyek strategis nasional ini dapat terwujud karena dampaknya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mengharapkan masukan konstruktif dan ide-ide dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif membangun Sulut,” pungkasnya.

(rds)