Manado – Tim Khusus (Timsus) Gubernur Percepatan Pembangunan Sulawesi Utara menegaskan bahwa kehadiran tim akselerasi ini bukan untuk membatasi ruang gerak Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebaliknya, tim dibentuk untuk memperkuat sinergi daerah dengan pemerintah pusat dalam mengawal program prioritas nasional serta prioritas pembangunan daerah di Sulawesi Utara.
Sekretaris Timsus Gubernur Percepatan Pembangunan, Ivanry Matu, menjelaskan bahwa tim tersebut berperan mempercepat tindak lanjut berbagai usulan program dan proposal yang disusun OPD agar lebih efektif diproses di kementerian dan lembaga (K/L) di Jakarta.
Menurut Ivanry, pola kerja Timsus dilakukan secara kolaboratif bersama OPD melalui pembaruan data serta monitoring progres secara rutin.
Ia menilai OPD memiliki keterbatasan karena padatnya rutinitas pelayanan dan pekerjaan di daerah, sehingga diperlukan penguatan pendampingan agar agenda prioritas Gubernur yang menyentuh langsung kepentingan rakyat dapat diurus secara lebih fokus dan cepat.
“Tim bersama OPD saling sinergi dalam hal update data dan progres. OPD terbatas dengan rutinitas di daerah, supaya lebih fokus mengurus program-program Gubernur untuk rakyat,” ujar Ivanry.
Menjawab anggapan bahwa pembentukan Timsus akan menambah beban anggaran, Ivanry menegaskan justru sebaliknya.
Ia menyebut keberadaan tim percepatan berpotensi mengefisiensi anggaran perjalanan dinas OPD ke pemerintah pusat karena fungsi pengawalan dan koordinasi intensif di Jakarta dapat dibantu oleh Timsus.
“Justru Timsus ini mengefisiensi anggaran perjalanan dinas OPD ke pusat. Kalau dibilang pemborosan, malah sebaliknya,” tegasnya.
Ia menambahkan, tim percepatan tidak membebani APBD karena para personelnya tidak menerima gaji.
“Meskipun tidak digaji, sebagai putra-putri Sulut tentu sudah menjadi keharusan kami untuk memberi diri dalam pembangunan Sulawesi Utara,” katanya.
Menanggapi dinamika opini publik di media sosial, Ivanry menyatakan pro dan kontra merupakan hal yang wajar dalam ruang demokrasi.
“Pro dan kontra di media sosial itu hal yang biasa. Untuk saat ini kami akan fokus bekerja saja, karena bagi kami ada tugas utama yang lebih penting untuk Sulut,” ujarnya.
Ivanry mengungkapkan bahwa kerja tim langsung berjalan sejak hari pertama menerima Surat Keputusan (SK).
“Hari pertama kami menerima SK, selang 10 menit setelah itu, bertempat di Wisma Negara Rudis Gubernur, kami langsung menggelar rapat dengan Sekprov, Bappeda, dan BKAD sebagai OPD strategis,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, tim telah menjadwalkan pertemuan dengan sejumlah OPD untuk membahas Matriks Penyelarasan Usulan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional yang telah disusun.
Lebih lanjut, Ivanry mengungkapkan bahwa sebelum tim terbentuk secara resmi, pendampingan dan pengawalan program sebenarnya telah dilakukan. Hasilnya, terdapat peningkatan signifikan pada sejumlah alokasi anggaran pusat yang sebelumnya relatif kecil namun terdongkrak melalui koordinasi dan lobi intensif.
Data tersebut, menurutnya, dapat ditelusuri pada beberapa OPD terkait.
