Manado – Perusahaan tambang biji besi PT MMP (Mikgro Metal Perdana) didesak keluar dari Pulau Bangka di Minahasa Utara.
Suara penolakan terangkat pasca keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan masyarakat Pulau Bangka yang menolak aktivitas pertambangan oleh PT MMP.
Pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka menilai, kisruh Pulau Bangka disebabkan pemerintah tidak memiliki sikap tegas bahkan terkesan politis.
“Kenapa MMP diserang? Padahal yang memutuskan pemerintah, masalahnya pemerintah tidak tegas bahkan suara penolakan lebih berbau politis. Sederhana, jika keputusan MA sudah inkrah silahkan eksekusi, tapi sekarang siapa yang mau eksekusi?” ujar Tumbelaka kepada BeritaManado.com, Kamis (23/6/2016) sore.
Diingatkan Tumbelaka, ada konsekuensi harus ditanggung pemerintah jika memutuskan menolak ataupun menerima pengoperasian PT MMP melakukan eksplorasi dan eksploitasi biji besi di Pulau Bangka.
“Perlu studi, apa keuntungan dan kerugian jika ada tambang, sebaliknya untung dan rugi jika tidak ada tambang. Terutama dampak lingkungan, sosial maupun ekonomi bagi masyarakat Pulau Bangka. Intinya pemerintah harus mengambil sikap, karena tidak mungkin mereka (PT MMP/Investor) ada disini jika tidak ada yang mengundang,” tukas Tumbelaka. (jerrypalohoon)
Baca juga:
- MMP Mengaku Rugi, VONNIE PANAMBUNAN: Salah Sendiri !
- Surati Gubernur Sulut, Vonnie Panambunan Minta PT MMP Keluar Dari Pulau Bangka!
- Kasasi dan PK Ditolak, PT MMP Tetap Beroperasi
- Save Bangka !!! MMP Kangkangi Putusan MA
- 30 Pekerja Asing di PT MMP Ilegal!
Manado – Perusahaan tambang biji besi PT MMP (Mikgro Metal Perdana) didesak keluar dari Pulau Bangka di Minahasa Utara.
Suara penolakan terangkat pasca keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan masyarakat Pulau Bangka yang menolak aktivitas pertambangan oleh PT MMP.
Pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka menilai, kisruh Pulau Bangka disebabkan pemerintah tidak memiliki sikap tegas bahkan terkesan politis.
“Kenapa MMP diserang? Padahal yang memutuskan pemerintah, masalahnya pemerintah tidak tegas bahkan suara penolakan lebih berbau politis. Sederhana, jika keputusan MA sudah inkrah silahkan eksekusi, tapi sekarang siapa yang mau eksekusi?” ujar Tumbelaka kepada BeritaManado.com, Kamis (23/6/2016) sore.
Diingatkan Tumbelaka, ada konsekuensi harus ditanggung pemerintah jika memutuskan menolak ataupun menerima pengoperasian PT MMP melakukan eksplorasi dan eksploitasi biji besi di Pulau Bangka.
“Perlu studi, apa keuntungan dan kerugian jika ada tambang, sebaliknya untung dan rugi jika tidak ada tambang. Terutama dampak lingkungan, sosial maupun ekonomi bagi masyarakat Pulau Bangka. Intinya pemerintah harus mengambil sikap, karena tidak mungkin mereka (PT MMP/Investor) ada disini jika tidak ada yang mengundang,” tukas Tumbelaka. (jerrypalohoon)
Baca juga:
- MMP Mengaku Rugi, VONNIE PANAMBUNAN: Salah Sendiri !
- Surati Gubernur Sulut, Vonnie Panambunan Minta PT MMP Keluar Dari Pulau Bangka!
- Kasasi dan PK Ditolak, PT MMP Tetap Beroperasi
- Save Bangka !!! MMP Kangkangi Putusan MA
- 30 Pekerja Asing di PT MMP Ilegal!