Manado – Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulut di Pulau Bali menggambarkan ketidakpekaan Direksi dan Pemegang Saham terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dan pemerintahan Taufik Tumbelaka kepada BeritaManado.com, Selasa (19/8/2014) malam.
“Informasinya RUPS Bank Sulut digelar 20 Agustus di Bali. Jika benar, bisa diartikan para pemegang saham torang pe bank ini tidak memiliki kepekaan sosial. Kenapa harus di Bali? Apakah disini (Manado) tidak ada tempat untuk pelaksanaan RUPS? Saya menduga ini bagian ‘service’ bagi kepala daerah,” tegas Tumbelaka.
Apalagi lanjut mantan aktivis UGM ini Bank Sulut baru saja menjadi sorotan atas temuan BPK RI yang berkontribusi pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuang Pemprov Sulut tahun 2013 berupa pengungkapan penambahan jumlah kepemilikan lembar saham diluar ketentuan.
“Diluar siapa yang salah apakah pihak manajemen atau pemegang saham dalam hal ini pemerintah provinsi, yang pasti publik mengetahui Bank Sulut berkontribusi pada opini WDP. Menggelar RUPS di Bali tentu mengundang pertanyaan publik,” tegas Tumbelaka.
Bagian Humas Bank Sulut Mahmud Turuis SE yang dikonfirmasi BeritaManado melalui sms di nomor 08124309XXX tidak membalas. (jerrypalohoon)
Baca juga:
- RUPS Bank Sulut Berlangsung Tertutup
- DPRD Manado Ancam ‘Kancing’ Dana Penyertaan Modal Bank Sulut
- Eman Hadiri RUPS Bank Sulut
- Tetty Paruntu Hadiri RUPS Bank Sulut di Bali
- Bank Sulut: Digelar Di Bali Adalah Keinginan Pemegang Saham
- RUPS Bank Sulut di Bali Disinyalir Jadi Ajang Plesir Berjamaah
