Kantor Pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bitung.
Penulis: Syarif Umar l Bitung
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bitung mengalami gangguan serius dalam pelayanan publik menyusul hilangnya satu unit switchboard port yang merupakan bagian vital dari sistem jaringan kantor, serta alat perekam CCTV atau Digital Video Recorder (DVR).
Kehilangan perangkat tersebut berdampak langsung pada terganggunya operasional layanan administrasi kependudukan. Sejumlah layanan penting, termasuk perekaman dan pengelolaan data masyarakat, dilaporkan tidak dapat berjalan normal akibat sistem jaringan internal yang lumpuh.
Situasi ini tidak hanya menghambat pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data serta pengawasan internal di lingkungan kantor. Pasalnya, DVR yang hilang berfungsi sebagai alat perekam aktivitas CCTV yang penting dalam menjaga keamanan dan memantau aktivitas di dalam kantor.
Peristiwa ini pun menuai sorotan tajam dari pemerhati Kota Bitung, Athoz Sompotan yang akrab disapa “Jendral”, pada Senin (6/4/2026).
Ia menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya yang luas terhadap pelayanan publik.
“Ini bukan sekadar kehilangan barang, tetapi menyangkut pelayanan dasar masyarakat. Harus ada langkah cepat dan tegas untuk mengungkap kejadian ini serta memulihkan sistem pelayanan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti belum adanya laporan resmi ke pihak kepolisian. Menurutnya, jika hingga saat ini Kadis Dukcapil belum juga melaporkan hal tersebut, itu dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian Dukcapil.
“Kalau sampai saat ini belum ada laporan polisi, artinya terjadi pembiaran kasus tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendesak Kepala Dinas Dukcapil agar segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat proses penyelidikan, termasuk mengungkap kemungkinan keterlibatan oknum internal yang memahami situasi dan sistem di dalam kantor.
Tak hanya itu, Athoz juga mengingatkan agar pihak dinas segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan sistem pelayanan kepada masyarakat yang saat ini terganggu.
“Dinas harus jeli dan cepat mencari solusi agar pelayanan publik tidak terus terganggu. Jangan sampai keterlambatan penanganan justru berdampak pada citra pimpinan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa buruknya pelayanan publik pada akhirnya akan berimbas pada nama baik kepala daerah. Oleh karena itu, respons cepat dan tepat dari instansi terkait menjadi hal yang sangat krusial.
“Jangan sampai karena lambatnya gerak dinas, justru Wali Kota yang disalahkan,” pungkasnya.
