Palangkaraya, BeritaManado.com – Staf Khusus (Stafsus) Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Thomas Harming Suwarta, mengajak seluruh jurnalis di Indonesia untuk terlibat aktif dan menjadi garda terdepan dalam agenda besar Pembangunan HAM.
Thomas menegaskan bahwa peran jurnalis tidak hanya sebagai pilar demokrasi, tetapi juga sebagai pilar utama Hak Asasi Manusia.
Hal ini disampaikan Thomas dalam Seminar Nasional bertajuk “Jurnalis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” yang diselenggarakan dalam rangka Rapat Kerja Nasional Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Kamis (13/11/2025).
Kekuatan Pena Mengubah Peradaban
Thomas menjelaskan bahwa pembangunan peradaban HAM adalah tugas kolektif, namun jurnalis memiliki kekuatan yang luar biasa melalui tulisan atau reportase.
Kekuatan ini, menurutnya, mampu menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat dan juga pemerintah.
“Bayangkan kalau media atau wartawan memiliki perspektif tentang Hak Asasi Manusia, maka dengan sendirinya mereka memberi porsi besar pada isu-isu HAM. Ini pasti akan berdampak signifikan pada masyarakat,” ujar Thomas.
Dia menekankan bahwa komitmen pemerintahan Prabowo – Gibran terhadap pembangunan HAM sangat tinggi.
Komitmen ini mencakup aspek Penghormatan (To Respect), Pelindungan (To Protect), dan Pemenuhan kebutuhan HAM (To Fulfill).
Bahkan, kata Thomas, peletakan aspek HAM pada Astacita pertama merupakan bukti komitmen kuat untuk membangun peradaban baru yang berlandaskan nilai-nilai HAM.
Lebih dari 50 persen poin-poin pada Astacita merupakan aspek-aspek Hak Asasi Manusia.
Artinya, semua pers termasuk komunitas media sedang diajak menjemput peradaban baru tersebut.
“Kita bisa memulainya dengan peran-peran jurnalistik harian kita dengan memberi kesadaran HAM pada masyarakat melalui konten-konten atau materi liputan. Sehingga isu HAM tidak hanya muncul saat terjadi kasus saja tetapi pada isu-isu lain juga ya soal penghormatan dan juga pemenuhan kebutuhan HAM misalnya. Itu bisa diangkat ke publik,” kata Thomas.
Pentingnya Peningkatan Kapasitas dan Sinergi
Di tengah banjir informasi saat ini, Thomas mengingatkan, media mainstream dan wartawan tetap menjadi rujukan utama publik untuk mendapatkan berita yang benar dan layak dikonsumsi, alih-alih sekadar mencari sensasi yang tidak mendidik.
“Kekuatan pena itu luar biasa. Maka pena dan perspektif wartawan punya pengaruh luar biasa termasuk membantu dalam membangun peradaban HAM di Indonesia. Ayo wartawan di seluruh nusantara, kita sama-sama bangun peradaban HAM,” ajaknya.
Lebih lanjut, Thomas juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan kemampuan jurnalis, terutama dalam memahami substansi HAM.
Pemahaman yang baik terhadap HAM disebut Thomas sebagai aset tak berwujud (intangible asset) termahal bangsa ini.
“Kami menempatkan penguatan kapasitas HAM untuk rekan-rekan wartawan sebagai hal penting. Jurnalis yang memahami HAM dengan baik tentu menjadi komunikator yang baik bagi publik untuk menyampaikan isu-isu dan pesan-pesan tentang Hak Asasi Manusia,” tukas Thomas,
Dia berharap ke depan ada kerja sama dan sinergi yang baik antara media dengan kementerian Hak Asasi Manusia.
Sebab sesungguhnya semakin banyak sumber atau referensi publik tentang HAM maka upaya menciptakan peradaban HAM akan menjadi makin mudah.
“Bagi kami di Kementerian HAM, media atau wartawan adalah rekan seperjalanan. Kami tetap menghargai Independensi Media, tetapi saat yang sama kerja sama dan kolaborasi baik juga bisa dilakukan. Kami boleh menyebut salah satu pilar HAM adalah juga media. Bukan banyak pilar demokrasi tetapi juga Hak Asasi Manusia,” pungkas Thomas.
Sambutan Baik dari Pewarna
Menyambut ajakan tersebut, Ketua Umum Pewarna Indonesia, Yusuf Mujiono, menyatakan komunitasnya merasa tertantang untuk ikut serta dalam membangun kesadaran HAM.
“Kami komunitas wartawan menjadi tertantang untuk ikut dalam arus besar yang sama yaitu membangun peradaban HAM,” kata Yusuf.
Yusuf menambahkan, selain meningkatkan kapasitas HAM internal, Pewarna juga berharap adanya kepastian perlindungan HAM bagi wartawan saat menjalankan tugas.
“Kami meyakini Kementerian HAM bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan itu semua,” pungkasnya.
(***/jenlywenur)
